Hak dan kewajiban pasangan suami istri pada perkawinan campuran akibat dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung menurut putusan mahkamah konstutusi nomor 69/puu-xiii/2015 (studi kasus no : 373/pdt.p/2017/pn.sby)

Tedja, Theodora (2020) Hak dan kewajiban pasangan suami istri pada perkawinan campuran akibat dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung menurut putusan mahkamah konstutusi nomor 69/puu-xiii/2015 (studi kasus no : 373/pdt.p/2017/pn.sby). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (36).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (232kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (253kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (475kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (355kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (405kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (203kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (326kB)

Abstract

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Sejak zaman dahulu hingga kini karena perkawinan merupakan masalah yang aktual dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dalam era globalisasi ini, perkawinan campuran merupakan hal yang cukup umum di kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran adalah dari segi Pendidikan, ekonomi maupun kehidupan sosial . Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan perkawinan campuran, diantarannya adalah mengenai surat izin tinggal, surat izin bekerja dan keimigrasian (bagi WNA) dan status kewarganegaraan anak hingga hak atas tanah. Permasalahan yang mendasar mengenai perkawinan campuran yaitu mengenai hak atas tanah menyangkut harta bersama dikarenakan WNI yang menikah dengan WNA setelah perkawinan maka WNI tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha maupun hak guna bangunan sesuai dengan prinsip nasionalitas maka dari itu diperlukan perjanjian perkawinan agar harta dari pasangan suami isteri tidak bercampur dan WNI tetap memiliki ha hak atas tanah. Dalam thesis ini membahas tentang bagaimana ketentuan mengenai sahnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran setelah perkawinan berlangsung setelah berlakunya undang – undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 serta hak dan kewajiban pasangan suami isteri pada perkawinan campuran setelah dibuatnya perjanjian perkawinan. / Marriage is a necessity of life for all humanity. Since ancient times up to now because marriage is an actual issue discussed inside and outside the rule of law. In this globalization era, mixed marriages are quite common among the people. Some factors that influence the occurrence of mixed marriages are in terms of education, economy and social life.There are several problems faced by couples who engage in mixed marriages, among which are permits for residence, work permits and immigration (for foreigners) and the citizenship status of children to land rights. The basic problem regarding mixed marriages is the right to land regarding shared property because Indonesian citizens who marry with foreigners after marriage then Indonesian citizens are not allowed to have land rights in the form of ownership rights, business use rights or building rights in accordance with the principle of nationality, therefore it is necessary marriage agreement so that the assets of a married couple do not mix and Indonesian citizens still have the right to land.In this thesis discusses how the provisions regarding the validity of marriage agreements in mixed marriages after marriage takes place after the entry into force of the marriage law and the ruling of the constitutional court No. 69 / PUU-XII / 2015 and the rights and obligations of married couples in mixed marriages after the marriage agreement is made.

Actions (login required)

View Item