Kedudukan dan tanggung jawab oleh PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh klien dalam kaitannya dengan pelaporan pajak

Regawa, Devandra Maharatriya (2020) Kedudukan dan tanggung jawab oleh PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh klien dalam kaitannya dengan pelaporan pajak. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) Abstrak Dev Fix_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (610kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (508kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (209kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (546kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Pembayaran PPh dan BPHTB merupakan salah satu syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, Pada dekade belakangan ini, terdapat oknum Notaris yang tersandung permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh oknum yang bersangkutan, salah satu contoh kasusnya adalah mengenai pembayaran pajak jual-beli tanah yang dititipkan oleh klien kepada Notaris untuk dibayarkan kepada Negara. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Masalah pada penelitian ini adalah mekanisme kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara yang menggunakan jasa Notaris dan akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penggelapan pajak, yang mana tentu saja sangat mencoreng nama baik Lembaga Kenotariatan. Hasil penelitian pada jurnal PPAT merupakan pihak yang berperan menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dari Wajib Pajak dan berwenang dalam hal melakukan penghitungannya serta melaporkan setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan ke Dinas Pendapatan Daerah kabupaten setempat. Yang kedua, akibat hukum bagi PPAT yang melakukan pelanggaran pajak dari sudut dari sudut pandang kode etik IPPAT adalah PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akibat hukum bagi PPAT yang melakukan penggelapan pajak BPHTB klien dipandang sudut hukum pidan adaalah merujuk pada pasal 372 KUHP mengenai penggelapan walaupun hanya penggelapan biasa. / The payment of Income Tax (hereafter be referred to PPh) and Acquisition Duty of Right on Land and Building (hereafter be referred to BPHTB) is one of the requirements for registering the transfers of land’s right. In the last decade, there have been notaries who have stumbled on legal issues, which are unintentionally or the intentionally ones, i.e the tax payment of land’s transaction which entrusted by client to the notary for collecting it to the government. Regarding to that authority, notaries may be responsible for his action in making the authentic deed which is not come in one line with the regulation or conducted against the law. The problem on this research is the mechanism of tax payment by citizens who use notary services and the legal consequences for notaries as a Land Deed Officer (hereafter be reffered to PPAT) who commit tax fraud. The aim of this research is to find out about the legal consequences for notaries as PPAT who have violated the code of ethics on tax fraud cases, which of course extremely tarnishing the good name Notary Institution. The result of the journal research, PPAT is the party who responsible to receive Regional Tax Payment Slip (SSPD) BPHTB from the Taxpayer and has the authority to do the calculation and also to report it one every 10Th of each month to the Local Revenue Office in the regency. Secondly, the legal consequence for PPAT who has done tax fraud, as seen from the code of ethics’ perspective, can face a dishonorable discharged as stipulated on Article 28 verse (2) letter b Chief of BPN Regulation No. 1 Year 2006 about Provision of Implementation Government’s Regulation No. 37 year 1998 about Official Function Regulation of Land Deed Officer and the legal consequences for PPAT who commit tax fraud of client’s BPHTB, as seen from criminal law’s point of view, referring to Article 372 Criminal Code concerning fraud, although it is only ordinary fraud.

Actions (login required)

View Item