Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Pembekuan Suatu Merek (Studi Kasus No.67/B/2019/PT.TUN.JKT)

Buana, Chriselda (2020) Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Pembekuan Suatu Merek (Studi Kasus No.67/B/2019/PT.TUN.JKT). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (933kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (388kB) | Preview
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (776kB)
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (867kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (687kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pembekuan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu mengetahui pengaturan terhadap pembekuan suatu merek. Serta mengetahui dampak apa yang diberikan atas pembekuan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada studi kasus No.67/B/2019/PT.TUN.JKT Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggabungkan unsur empiris dan hukum normatif. Penulis meneliti melalui studi kasus dan melihat peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu data juga dikumpulkan penulis melalui undang-undang, buku dan wawancara bersama para ahli atau praktisi hukum. Serta mempelajari kasus yang menyebutkan adanya pembekuan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah itu, hasil penelitian akan dideskripsikan dengan kalimat. Penelitian ini menghasilkan bahwa Kewenangan Pembekuan merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditinjau dari tugas dan wewenangnya. Dikarenakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga yang mengeluarkan sertifikat merek, maka pembekuan merek semestinya masih menjadi kewenangannya. Kasus yang dipelajari menunjukan bahwa adanya kepemimpinan ganda pada waktu yang bersamaan yang merupakan permasalahan internal dari Gereja Pentakosta yang kemudian berimbas kepada merek. Maka untuk mendamaikan para pihak, merek untuk sementara dibekukan. Selain itu, bertujuan agar tidak ada pengalihan merek selama proses persidangan. Penulis dalam menganalisis kasus melihat pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut mengenai hak legal dalam pengajuan gugatan, kewenangan PTUN dalam menadili perkara, dan objek sengketa yang tidak memenuhi Keputusan Tata Usaha Negara. Penulis menganalisis dengan melihat pada pustaka yang dapat mendukung pendapat penulis. Kasus ini memberikan dampak bagi para pihak. Penulis berpendapat dampak yang diberikan yaitu terganggunya proses administrasi dari Gereja Pentakosta karena adanya kepemimpinan ganda, merek tidak dapat dialihkan karena masih dalam proses pengadilan dan ada ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang asli. / The aim of the research conducted by the author about brand freezing by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) is to find out the regulation for brand freezing. As well as knowing what impact is given from brand freezing that conducted by the Directorate General of Intellectual Property in case study No.67 / B / 2019 / PT.TUN.JKT This research uses an empirical normative method that combines empirical elements and normative law. The author examines through case studies and looks at the existing regulations. In additions, author also collected the data through regulations, books, and interview with the experts or legal practitioners. As well as studying the case that mention about brand freezing by the Directorate General of Intellectual Property. After that, the research results will be described in sentences. This research results, that the authority of brand freezing can be done by the Directorate General of Intellectual Property in terms of their duties and authority. Because, the Directorate General of Intellectual Property also issues the brand certificate, so the brand freezing should be under its authority. The case studied shows that there is a dual leadership at the same time, which is an internal problem of the Pentecostal Church that impacts on the brand. So to reconcile the parties the brands should be frozen for a while. Also, it is used to avoid a brand diversion during the trial process. The author analyse the case by looking at the judges considerations. These considerations relate to legal rights in filling a lawsuit, the authority of PTUN in adjudicate the case, and the object of disputes that do not meet the state administrative decree. The authors argue that the impacts are the disruption of the administrative process of the Pentecostal Church due to dual leadership, the brand cannot be transferred due to litigation and there is a legal uncertainty for the original brand owner.

Actions (login required)

View Item