Perlindungan hukum terhadap hak ingkar notaris dalam kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta

Susanto, Handy (2020) Perlindungan hukum terhadap hak ingkar notaris dalam kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (402kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (452kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (616kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (697kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (537kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (725kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (514kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (391kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9MB)

Abstract

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan menurut peraturan perundang-undangan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan tidak memberikan minuta, salinan dan kutipannya selain kepada para pihak yang membuatnya. Notaris mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris UU No. 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris, yang salah satu fungsinya memberikan jawaban menolak atau memberi persetujuan terhadap pemanggilan notaris. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menyetujui notaris tersebut untuk diperiksa. Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris ini dapat dijadikan bentuk persetujuan dari pengajuan Hak Ingkar. Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan yang dapat memberikan fotokopi minuta Akta dan mengijinkan untuk Notaris memberikan kesaksian. Adapun isu hukum dalam penelitian ini antara lain adalah mengenai hak ingkar notaris dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap notaris dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila menggunakan hak ingkarnya dalam kewajibannya menjaga kerahasiaan akta. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa hak ingkar terhadap jabatan notaris terdapat pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana. Pasal-pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan / pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan bagi Notaris dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapi, dimana tanpa persetujuan MKN, penyidik, penuntut umum, hakim tidak dapat memaksa kepada Notaris untuk membuka isi Akta dan memberikan keterangan atas Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. / Notary is Public Officers are authorized to make an authentic deed about all of agreement and the determination required by the Law and Regulations or by the concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date, save the deed and did not gave minute, and a copy of the citation, other than parties who made it. The Notary must be accountable to the deed. Indonesian Law No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004, for making photocopies minute Notary deed become the Honorary Council of Notary authority. Related to that matter, based on the provisions of Article 66 of the Amendment of Notaries Law No.2 of 2014, the Honorary Council of Notary was established, which one of its functions is to determine whether to refuse or to give approval to the summon of a notary. If it passes from the specified time limit the the Honorary Council of Notary is deemed to use as approval of the Denial Right. Notary in carrying out his position as a public official, in addition to being related to a regulation of office, is also related to the oath of office he pronounced when appointed as a notary public where the notary is obliged to keep the contents of the deed and the information he obtained as regulated in of Notaries Law. However, the Honorary Council of Notary can provide a photocopy of the Minutes of Deed and give testimony to the party submitting the application. The legal issues in this study include the regulation of notary denial rights in the case of an examination of a Notaries and the form of legal protection for Notaries if uses denial rights in his obligations to maintain the confidentiality of the deed. The results of the research in this thesis show that the regulation of denial rights to the notary position is contained in the oath of the notary office who orders to keep the contents of the deed regulated in Article 4 and Article 16 of Notaries Law, and Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code. These articles do not apply if other laws order to disclose secrets and provide information / statements to the party who requested it. The Honorary Council of Notary provides protection for Notaries in facing legal problems, where without the approval of the the Honorary Council of Notary, investigators, public prosecutors, judges cannot force the Notary to disclose the contents of the Deed and provide information on the Notary Deed or protocol of Notary."

Actions (login required)

View Item