Perlindungan indikasi geografis sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat lokal yang berlandaskan pada potensi sumber daya daerah setempat

Andradi, Taufik (2020) Perlindungan indikasi geografis sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat lokal yang berlandaskan pada potensi sumber daya daerah setempat. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) TITLE (NEW).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32MB)
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (189kB) | Preview
Preview	Text (TOC) TOC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (598kB) | Preview
Preview	Text (CHAPTER 1) CHAPTER 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Preview
	Text (CHAPTER 2) CHAPTER 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (CHAPTER 3) CHAPTER 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (CHAPTER 4) CHAPTER 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (CHAPTER 5) CHAPTER 5_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (564kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis sangat penting untuk dilakukan. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi yang akan memberikan manfaat pada masyarakat lokal setempat dengan sumber daya alam pada letak geografis nya. Walaupun memiliki potensi ekonomi, diperlukannya kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga peran dari pemerintah daerah untuk mewujudkan produk-produk berdasarkan potensi daerah mereka untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi atas Indikasi Geografis. Perlindungan pada warga negara dan penduduk diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu, pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pengaturan tersebut secara konstitusional mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Melalui penelitian bersifat normatif, penulis mengkaji kaidah atau asas hukum yang berhubungan dengan bagaimana pengaturan perlindungan hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual dan implementasi pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dengan peraturan yang efektif dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan juga manfaat bagi masyarakat Indonesia. / Legal protection for Geographical Indications is very important to do. Geographical Indication is a sign that indicates the area of origin of goods and / or products which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of the two factors give a certain reputation, quality, and characteristics of the goods and / or products produced. The right to a Geographical Indication is an exclusive right granted by the state to a registered holder of a Geographical Indication right, as long as the reputation, quality, and characteristics on which the protection of the Geographical Indication is based remains. The characteristics and quality of goods that are maintained and can be maintained within a certain period will give birth to the reputation of the goods, which further enables the goods to have high economic value that will provide benefits to local local communities with natural resources in their geographical location. Although it has economic potential, it needs legal awareness for the community and also the role of local governments to realize products based on their regional potential to obtain economic rights protection for Geographical Indications. Protection of citizens and residents is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI). Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is fair and equal treatment before the law. Then, Article 34 paragraph (3) explains that the state is responsible for the provision of adequate health service facilities and public service facilities. This arrangement constitutionally mandates the state to meet the basic needs of every citizen Through descriptive research with normative juridical approach, the author examines the rules or principles of law relating to how the legal protection of Geographical Indications based on Act Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in the legal system of Intellectual Property Rights and the implementation of Geographical Indication arrangements in Indonesia. Based on this, the researcher concludes that effective regulation can provide legal certainty, justice and also benefit the people of Indonesia.

Actions (login required)

View Item