Kebutuhan perumahan bagi masyarakat dewasa ini sudah tidak lagi menjadi kebutuhan pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar guna memenuhi standar kehidupan layak. Dalam Tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs), permukiman merupakan salah satu indikator dalam rangka pengetasan kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia saat ini kekurangan pasokan (backlog) perumahan sebanyak 11 juta bahkan Biro Pusat Statistik memprediksi sampai 20 tahun kedepan kebutuhan perumahan menjadi 31 juta. Kebutuhan perumahan termasuk rumah susun seharusnya diletakkan pada kerangka kebutuhan primer masyarakat yang seharusnya diikuti dengan stimulasi dan insentif yang mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan perannya mengembangkan perumahan bagi semua, bersama-sama dengan pemerintah sebagai regulator. Kontribusi pemerintah dalam program satu juta rumah dan 1000 tower hanya dapat membangun20% melalui perumnas, jamsostek, bapetarum, FLPP sedangkan 80% dibangun oleh pelaku pembangunan. Peran pelaku pembangunan sawasta dikawatirkan menurun karena perubahan politik hukum menyangkut penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembangunan yang dianggap kurang kondusif mendukung peran pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang diatur dalam pasal 109 undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun karena setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara filosofis, pelanggaran atas kewajiban atau komitmen administrasi secara teori lazimnya disediakan sanksi administrasi mengingat tindakannya tidak termasuk kedalam suatu bentuk niat jahat (mensrea) untuk secara sengaja mengabaikan kewajiban tersebut. Bagaimana jenis-jenis tindak pidana pelaku pembangunan rumah susun dan sanksinya menurut undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun? bagaimana praktik penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku pembangunan rumah susun, sebelum dan sesudah undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun? bagaimana bentuk sanksi ideal dan efektif terhadap para pelaku pembangunan rumah susun agar melakukan kewajiban dalam pembangunan perumahan? kelemahan norma dalam pengaturan pelanggaran UU nomor 20 tahun 2011 terletak pada tidak jelasnya dan tidak sistematis dalam menentukan pelanggaran dan juga aspek sanksinya. Semua larangan tersebut dikenakan sanksi pidana karena ditetapkan dalam politik hukum nya sebagai kejahatan. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pembangunan rumah susunyang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun pada dasarnya secara substantif lebih merupakan ketentuan yang beresensikan tindakan hukum atau perbuatan hukum dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dan atau berdimensi administrasi dalam kerangka hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Praktik penegakkan hukum terhadap pelanggrana undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dapat berpotensi counter productive serta berpotensi menimbulkan masalah hukum, dengan adanya kombinasi kelemahan dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang akan berdampak pada lemahnya penegakkan undang-undang. Bentuk pengaturan yang ideal dan efektif terhadap para pelaku pembangunan rumah susun dengan memperjelas dimensi administrasi dalam norma hukumnya. Penerapan pidana denda dan disertai tambahan sanksi berupa bungan, akan lebih efisien, rasional dan adil. Dalam perspektif EAL pengenaan sanksi pidana sangat bertentangan dengan rasionalita.