Kedudukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS) pada rumah susun non hunian setelah berlakunya undang-undang nomor 20 tahun 2011 (studi kasus tc dan sgc)

Sari, Fitriah Mayang (2021) Kedudukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS) pada rumah susun non hunian setelah berlakunya undang-undang nomor 20 tahun 2011 (studi kasus tc dan sgc). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (2).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (107kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (145kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (257kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (77kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (196kB) | Preview

Abstract

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun fungsi pemanfaatan rumah susun hanya mengatur mengenai Hunian dan Campuran, sedangkan fungsi rumah susun non hunian sudah tidak ada pengaturannya lagi. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan PPPSRS dalam rumah susun non hunian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pemilik satuan rumah susun dalam mengatur kepentingan bersama penghunian dan pengelolaan akibat tidak dapat dibentuknya PPPSRS pada rumah susun non hunian, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik dan penghuni rumah susun non hunian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa kedudukan PPPSRS dalam rumah susun non hunian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak ada pengaturan mengenai PPPSRS non hunian karena rumah susun non hunian tidak diatur dalam Undang-undang Rumah Susun tersebut, untuk TC sendiri hingga saat ini tidak ada PPPSRS dan untuk SGC PPRS yang telah ada sebelum berlakunya UURS terbaru masih digunakan oleh para penghuni SGC, kendala yang dihadapi oleh para pemilik dan penghuni dengan tidak adanya PPPSRS di TC adalah tidak terpenuhinya hak suara dan hak dan kewajiban dari para pemilik dan penghuni untuk mengelola rumah susun, karena dalam tidak ada pengaturan mengenai PPPSRS non hunian maka para penghuni tidak mempunyai hak untuk di lindungi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh karenanya harus dibuatkan peraturan mengenai gedung non hunian / Since the enactment of Law No. 20 of 2011 Concerning Flats, the function of utilizing flats only regulates Occupancy and Mixed, while the function of non-residential flats is no longer regulated. The formulation of the problem in this thesis is how the position of PPPSRS in non-residential flats after the enactment of Law Number 20 of 2011 concerning Flats, how are the obstacles faced by apartment unit owners in regulating the common interests of residential and management due to the inability to form PPPSRS in non-residential flats, and how the legal protection for owners and residents of non-residential flats after the enactment of Law Number 20 of 2011. The type of research used by the author is normative juridical with secondary legal materials and then analyzed using qualitative methods. The research results show that the position of PPPSRS in non-residential flats after the enactment of Law Number 20 of 2011 concerning Flats there is no regulation regarding non-residential PPPSRS because non-residential flats are not regulated in the Flat Law, for TC itself until now there is no PPPSRS and for SGC PPRS that existed before the enactment of the latest UURS are still used by SGC residents, the obstacles faced by owners and residents in the absence of PPPSRS in TC are the non-fulfillment of voting rights and rights and obligations of owners and residents to manage flats, because in the absence of regulations regarding non-residential PPPSRS, residents do not have the right to be protected in the articles of association and bylaws. Therefore, regulations must be made regarding non-residential buildings

Actions (login required)

View Item