Penerapan sanksi terhadap pelanggran kode etik notaris oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas di Kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan akta yang melebihi 20 per hari

Hutagalung, Angeline (2021) Penerapan sanksi terhadap pelanggran kode etik notaris oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas di Kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan akta yang melebihi 20 per hari. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (657kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstract _watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB) | Preview
Preview	Text (ToC.pdf) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (798kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (878kB)
	Text (Chapter4.pdf) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5.pdf) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (325kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (528kB) | Preview

Abstract

Notaris di Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibutuhkan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan adalah agar Notaris Ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaiatan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang di layani. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta Yang Melebihi 20 Perhari? Serta bagaimana efektivitas Peraturan DKP-INI No 1 Tahun 2017 bagi Notaris dalam pembuatan akta Notaris yang membuat akta lebih dari 20 perhari? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif empiris, Spesifikasi Penelitian: deskriptif-analisi, sumber/jenis data dari data sekunder, teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data: analisis kualitatif normatif, dengan penarikan simpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum, Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Depok dan Dewan Kehormatan telah melakukan pengawasan dengan cukup baik dan efektif dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Depok telah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dalam mentaati kode etik Notaris. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti bahwa pembinaan dan pengawasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang telah ditetapkan. //Notary in Indonesia in carrying out his duties and supervision and guidance required by the government. The purpose of supervision is that the Notary when performing his respective duties meets all the requirements relating to the implementation of the Notary office duties, in order for the security interests of the community, as a Notary appointed by the government, not for its own sake but for the sake Notary communities it serves. Notary supervision carried out by the Minister by forming a Notary Supervisory Council consisting of the Regional Supervisory Council (MPD) in the District / Municipal Supervisory Council Region (MPW) in the Province and the Central Supervisory Council (MPP) in Jakarta. Based on this background, formulation of the problem in this research is, how the actions of the Supervisory Council of Regions (MPD) Notary Depok in resolving violations of code of ethics by the Notary? And how Supervision and Guidance For Notary in Depok in order to avoid violation of code of ethics Notary? The method used is the method of juridical-normative empirical, Research Specifications: descriptive analysis, sources / types of data from secondary data, data collection techniques: literature study and interview, data analysis techniques: qualitative analysis of normative, by drawing conclusions deductively. The results of this study found that in general, the Assembly Regional Supervisor Notary city of Depok and board of trustees has to provide guidance and supervision fairly and effectively in resolving violations of the code of conduct by the Notary and Assembly Regional Supervising Notary city of Depok has to provide guidance and supervision to enhance the legal awareness for Notaries in obeying the code of conduct notary. It is based on evidence that the guidance and supervision has been carried out in accordance with the provisions and the legal basis that has been set.

Actions (login required)

View Item