Analisis pendirian smelter berdasarkan ketentuan undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Vincent, Johny (2017) Analisis pendirian smelter berdasarkan ketentuan undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12MB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17MB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8MB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23MB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (91MB)

Abstract

Indonesia sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam dan Tuhan yang Maha Esa memiliki potensi luar biasa apabila pengelolaannya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diyakini sebagai ketentuan yang pro terhadap bangsa Indonesia dikarenakan akan banyak memberikan manfaat lebih baik untuk Negara. Salah satu ketentuannya adalah dengan mewajibkan para IUP untuk melakukan pemurnian barang mentah sebelum di ekspor ke luar negeri, Pabrik smelter yang akan dibangun nantinya diharapkan dapat meramaikan industri berat yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun saat ini pembangunan smelter mengalami banyak kendala dikarenakan kebijakan pemerintah yang justru tidak mendorong, tank menarik lokasi pembangunan tak kunjung selesai, pembangkit listrik yang tidak tersedia untuk mendukung industri tersebut dan masih banyak permasalahan lainnya. Situasi ini membuat pihak korporasi serba salah dalam menjalankan bisnisnya sementara disisi lain Pemerintah tetap melarang ekspor konsentrat keluar negeri. Kondisi ini memaksa pihak Korporasi melakukan rasionalisasi agar terus dapat beroperasi, akan tetapi hal ini justru menimbulkan masalah baru dikarenakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang hilang, dan juga tingginya pengangguran di daerah sekitar tambang yang mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi. Saran dan Penulis bahwa Pemerintah dan Pihak Korporasi hams melihat lagi apakah UU Nomor 4 Tahun 2009 khususnya untuk kewajiban pemumian tersebut memang sudah tepat untuk dijalankan ataukah masih perlu dikaji dan dirumuskan kembali dengan segala pertimbangan yang ada. Referensi : 7 (2009-2017) / Indonesia as an area that has the natural wealth of God Almighty has tremendous potential if its management can be as beneficial as possible for the prosperity of the people. Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is believed to be apro provision against the Indonesian nation because it will provide much better benefits for the State. One of the provisions is to reguire the IUP to purify the raw goods before exporting abroad, the smelter factory to be built Iater is expected to enliven the heavy industry that can absorb a lot of manpower. However, the current development of ihe smelter is experiencing many obstacles due to the govemment's policy that is not encouraging, pulling the location of the development never finished, the power plant that is not available to support the industry and many other problems. This situation makes the corporation awry in doing business while on the other hand the Government still prohibits export concentrate abroad. This condition forces the Corporations to rationalize in order to continue to operate, but this has created new problems due to the lost PAD (local revenue), as well as high unemployment in the area around the mine causing high crime rates. Suggestion from the Author that the Government and Corporate Parties should see again whether the Act No. 4 of 2009, especially for the purification obligation is indeed appropriate to run or still needs to be reviewed and reformulated with all the considerations that exist References : 7 (2009-2017)

Actions (login required)

View Item