Kedudukan hukum hak preferensial kreditor terhadap perampasan objek jaminan fidusia dalam kasus korupsi (studi kasus : putusan pengadilan negeri manokwari nomor 14/pid.sus- tpk/2014/pn.mnk)

Isman, Cahyadi (2017) Kedudukan hukum hak preferensial kreditor terhadap perampasan objek jaminan fidusia dalam kasus korupsi (studi kasus : putusan pengadilan negeri manokwari nomor 14/pid.sus- tpk/2014/pn.mnk). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (338kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (369kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (411kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (448kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (374kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (477kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (356kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (311kB)

Abstract

Hak preferensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) merupakan perlindungan penting bagi kreditor perusahaan pembiayaan dalam menjamin pelunasan hutang debitor yang memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaannya, hak preferensial yang berada dalam ranah hukum privat (perdata) belum dapat memberikan perlindungan hukum optimal kepada perusahaan pembiayaan dalam hal debitor yang memperoleh fasilitas pembiayaan terlibat kasus korupsi yang berada dalam ranah hukum publik (pidana). Salah satu contoh hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.MNK tanggal 22 Juli 2014, dimana hakim mengesampingkan hak preferensial kreditor perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia dan larangan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam Pasal 19 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) demi mengutamakan pengembalian kerugian negara. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum perusahaan pembiayaan selaku kreditor pemegang jaminan fidusia dengan menguraikan pengaturan ketentuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap perampasan barang bukti jaminan fidusia dalam kasus korupsi pada umumnya dan penerapan dan pelaksanaan hak preferensial tersebut berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus serta wawancara beberapa narasumber praktisi hukum dan praktisi perusahaan pembiayaan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak preferensial jaminan fidusia belum dapat melindungi kepentingan kreditor perusahaan pembiayaan secara optimal karena adanya celah dalam Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kepemilikan debitor atas objek pembiayaan telah menimbulkan inkonsistensi hakim dalam putusannya, sehingga hal ini menjadikan kreditor perusahaan pembiayaan enggan untuk mengajukan upaya hukum untuk mencegah kerugian yang lebih besar / Preference right under the Law Number 42 of 1999 on Fiduciary (Fiduciary Law) is the important protection to finance company creditors to ensure the debt payment of the debtors who obtain consumer financing facility. In practice, the preferential rights which in the realm of private law (civil law), hasn’t been able to ensure optimum legal protection to the finance company in terms of the debtor who obtained financing facilities involved in corruption case which in the realm of public law (criminal law). As per example, the Manokwari District Court's Decree No. 14/PID.SUS-TPK/2014/ PN.MNK dated on July 22, 2014. The judges eliminated the preferential right of finance company creditor pursuant to Article 27 paragraph 1 and 2 of Fiduciary Law and prohibition of confiscation of goods not belonging to the accused under Article 19 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo. Law No. 20 of 2001 (Anti-Corruption Law) to accentuate the state assets recovery. This study discusses the finance company legal position as the fiduciary creditor through elaboration of the provisions concerning the rights and legal protection for fiduciary creditors against the confiscation of fiduciary goods in the corruption case in generally and the application and implementation of the creditor preferential right based on Fiduciary Law and the Anti-Corruption Law through case studies of District Court Decree No. 14 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Mnk. This study is a normative law research through the data collection approach by using the law legislation and case studies and interviews sources from legal and finance company practitioners. The results of this study can be concluded that the preferential right of fiduciary hasn’t been able to give the optimum protection of finance company interests. Such condition is caused by a loophole in Article 19 of the Anti-Corruption Law where the debtor ownership of the financing object have led to the judges inconsistencies in their decree, causing the finance company creditor reluctant to file further legal action to prevent greater losses

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Isman, CahyadiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSihombing, JonkerUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Hukum; Kreditor; Jaminan Fidusia; Hak Preferensial; Perusahaan Pembiayaan; Perampasan Objek Jaminan; Kasus Korupsi; Legal Position; Creditor; Fiduciary; Preference Right; Finance Company; Confiscation of Collateral Object; Corruption Case
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 05 Apr 2019 03:21
Last Modified: 05 Apr 2019 03:21
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/2808

Actions (login required)

View Item View Item