Studi hukum mengenai pengambilalihan saham pasca diundangkannya undang-undang no. 24 tahun. 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial

Saraswati, Indah (2016) Studi hukum mengenai pengambilalihan saham pasca diundangkannya undang-undang no. 24 tahun. 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (451kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (551kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (392kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (401kB)

Abstract

Guna pembangunan kesejahteraan sosial yang berlandaskan Pancasila dan Ul-JD 1945 maka Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ('GUU No. 24 Tahun 2011") mengamanatkan dilakukannya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berdampak terjadinya transformasi Askes menjadi BPJS Kesehatan. Tidak tegasnya LJU No. 24 Tahun 2011 mengatur jenis dan jumlah investasi dalam pengelolaan aset BPJS Kesehatan pada anak perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi BPJS Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis terkait bagaimana proses pengambilan saham milik Askes dalam InHealth Oleh Bank Mandiri, Kimia Farma dan Jasindo dihubungkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perbankan dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengambilalihan saham milik Askes (BPJS Kesehatan) dalam InHealth dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap I (Pertama) dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2014. Dalam tahap ini sebanyak 80% (delapanpuluh persen) saham milik Askes (BPJS Kesehatan) dalam InHealth diambilalih oleh pihak-pihak sebagai berikut: Bank Mandiri sebesar 60% (enampuluh persen) saham, Kimia Farma dan Jasindo masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) saham. Sedangkan Tahap II (Kedua) dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015. Dalam tahap ini Bank Mandiri mengambilalih sebesar 20% (duapuluh persen) saham BPJS Kesehatan setelah sebelumnya Kimia Farma dan Jasindo telah melepaskan hak dan kewajiban selaku pengambilalih pada Tahap I (Pertama) untuk pengambilalihan saham pada Tahap 11 (Kedua) / For the development of social welfare, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution then Law No. 24 of 2011 mandates to undertake the transformation of access to BPJS Kesehatan. Not specifically, Law No. 24 of 2011 regulates the types and amount of investment in asset management in the subsidiaries BPJS Kesehatan can cause juridical consequences for BPJS Kesehatan. Based on that matters, writer is interested to study in the form of thesis related to how the procedures of acquisition of shares owned by Askes in InHealth as a subsidiary of Askes by Bank Mandiri, Kimia Farma dan Jasindo associated with the Law of Limited Liability Company, the Law of Insurance, the Law of Banking and the Regulation of the Financial Services Authority and than it's implementation. The writer examines the problem by using method of normative legal research with the approach of the Law. Research data shows that the acquisition of shares owned by Askes (BPJS Kesehatan) is divided into 2 (two) phases. Phase I (one) held on May 2, 2014. In this phase as much as 80% (eighty percent) of the shares owned by Askes (BPJS Kesehatan) taken over by Bank Mandiri 60% (sixty percent), Kimia Farma and Jasindo respectively 10% (ten percent). While Phase Il (two) held on March 30, 2015. In this phase Bank Mandiri taking over 20% (twenty percent) of the shares BPJS Kesehatan after Kimia Farma and Jasindo relinquish the rights and obligation as take control in Phase I (one) to takeover in the Phase Il (two)

Actions (login required)

View Item