Penerapan hukum acara pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi

Handoyo, Triyogo (2017) Penerapan hukum acara pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (435kB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (301kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (377kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (386kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (599kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (412kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (691kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (368kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (389kB)

Abstract

KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yaitu melalui Pasal 15 Undang-Undang No.7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Menurut undang-undang tersebut badan hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau yayasan telah dijadikan subyek hukum pidana yang dapat dituntut dan dipidana. kemudian disusul oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah : bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana hukum acara pidana dalam menerapkan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji/menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan mengkaji/menganalisis hukum acara pidananya. Masalah pokok dalam tesis ini adalah mengenai hukum acara pidana dalam menerapkan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, Penerapannya meninjau pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan kasus korupsi PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Giri Jaladhi Wana. Data yang diperoleh adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis terhadap data- data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta beberapa terori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi. Adapun model pertanggungjawaban pidana yang dimaksud terdapat dalam perkara pada tingkat kasasi PT Indosat Mega Media (IM2) putusan Nomor787 K/Pid.Sus/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pembebanan pertanggungjawaban sudah diterapkan kepada pengurus dan korporasi. Hal ini dikarenakan Kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan pengurus korporasi. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya. Penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi. Demikian juga dengan model pertanggungjawaban pidana dalam perkara PT Giri Jaladhi Wana (GJW) putusan Nomor 04K/Pid.Sus/2011/PT.BJM bertanggal 10 Agustus 2011 pembebanan pertanggungjawaban sudah diterapkan kepada pengurus dan korporasi serta didakwa dalam surat dakwaan yang terpisah / The Criminal Code of Indonesia does not recognize a corporation to be one of the legal subject, but as things develop over time the criminal law outside of the Criminal Code has approved that a corporation can become a legal subject. Regulations regarding corporation as a legal subject of criminal law in Indonesia started in the year 1955, which can be seen through Articles 15 Undang-Undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. In this regulation it states that a legal body, company, other unions or foundation have become a legal subject of criminal law that can be prosecuted and punished. Another regulation that comes into place is a specialized criminal law regulation such as the Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001). Based on the facts mentioned above the author has identified the problem that will be discussed in this thesis, which is: How is the corporate crime liability and how is the criminal law procedure in applying punishment against corporations who are prepetrators of corruption crime. The issues of this thesis is about he criminal law procedure in applying punishment against corporations who are prepetrators of corruption crime, with the implementation of reviewing the verdict of the corruption case of PT Indosat Mega Media (IM2) and PT Giri Jaladhi Wana. The data collected is secondary data done through library research. The data tha tis collected is then analyzed based on the issues of the thesis in hopes that it will give a concrete understanding towards the object that is being discussed and the final data is processed in a descriptive way which is done by explaining, outlining and showing relevant data related to the thesis topic. Based on the analyses towards the data above, the result is as follows: Article 20 section 1 and 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi and also a few theories on law accountability, suggests that the management of the corporation and the corportaion itself is held accountable for its act of crime. The model of criminal liability in question is in the case of the appeal of PT Indosat Mega Media (IM2) verdict Number787 K / Pid.Sus / 2014 dated July 10, 2014 imposition of responsibility has been applied to the board and the corporation. This is because the fault charged to the corporation is a mistake made by the corporate management. Because the corporation can not commit a crime without going through its intermediary. The determination of corporate wrongdoing is to see the board, acting for and on behalf of the corporation having faults, not having forgiveness and justification, and the crime being committed in the framework of the intent and purpose of the corporation also provides benefits to the corporation. Likewise with the model of criminal responsibility in the case of PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Decision No. 04K / Pid.Sus / 2011 / PT.BJM dated August 10, 2011 responsibility imposition has been applied to the board and corporation and charged in a separate indictment

Actions (login required)

View Item