Keselarasan pengaturan pemindahan ijin usaha pertambangan mineral batu bara di dalam pp nomor 24 tahun 2002 dan uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Noor, Abdul Azis (2017) Keselarasan pengaturan pemindahan ijin usaha pertambangan mineral batu bara di dalam pp nomor 24 tahun 2002 dan uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (6MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (322kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (430kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (436kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (425kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (384kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (828kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (314kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (351kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)

Abstract

Tingginya kebutuhan batubara mengakibatkan Indonesia yang memiliki cadangan batubara cukup besar ikut menentukan pasokan batubara baik untuk menyuplai kebutuhan nasional maupun internasional. Pasca diundangkannya UU Minerba, dimulailah usaha-usaha untuk mendapatkan IUP dengan luas minimal 1.000 hektare sebagaimana diamanatkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Beberapa cara mendapatkan IUP adalah dengan cara menggabungkan beberapa IUP-IUP yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemiliknya yang luasnya dibawah 5.000 hektare. Akan tetapi, upaya penggabungan itu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan UU Minerba dan peraturan pelaksananya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2012, yang isinya mengetatkan proses pengalihan IUP dimana untuk memindahkan IUP, Pemilik IUP harus memiliki lebih dari 49% saham pada perusahaan yang akan menerima pengalihan IUP. Ketentuan pemindahan IUP dalam UU Minerba 2009 tidak selaras dengan pengaturan pemindahan IUP dalam PP Nomor 24 tahun 2012. Pengalihan IUP menurut PP Nomor 24 Tahun 2012 mengakibatkan keberlakuan larangan pengalihan IUP di dalam UU Minerba menjadi tidak mutlak. Pengalihan IUP dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 memberi peluang kepada pelaku usaha pertambangan untuk menggabungkan beberapa IUP kecil dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara. Namun persyaratan untuk bisa mengalihkan IUP, pemegang IUP harus memiliki lebih dari 49% saham pada perusahaan yang menerima pemindahan. Hal ini mengakibatkan peluang pemindahan IUP dalam PP No 24 Tahun 2012 itu tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dunia usaha / The high needs of coal resulted in Indonesia which has huge coal reserves join the determining coal supply both national and international. In post establishment of Mineral and Coal Mining Law, has started an attempt to acquire Mining Business License (IUP) with minimal large 1.000 hectare as mandated of Mineral and Coal Mining Law number 4 of 2009. Several method to acquire Mining Business License (IUP) is merging several Mining Business License (IUPs) that not underutilized by the owner with large under 5.000 Hectare. But, that effort of emerging is not in line with purpose and objectives Mineral and Coal Mining Law and Goverment Regulation Number 24 of 2012 that contents tighten up the process of transfer Mining Business License (IUP) that for transfering IUP, The owner of the IUP must have more 49% of shares in company that will receive transfering of IUP. The condition of tranfering IUP in Mineral and Coal Mining Law of 2009 is not aligned with transfering control IUP in Goverment Regulation Number 24 of 2012. The transfering of IUP according to Goverment Regulation Number 24 of 2012 result in enforceability of prohibition transfering IUP inside Mineral and Coal Mining Law is not absolute. The transfering of IUP in Goverment Regulation Number 24 of 2012 give oppurtunities to the offender of mining business to merge several of small IUP in order to increase the efficiency of business and utilization of coal resources. However, the requirements for transfering IUP, the owner of the IUP must have 51% of shares in company that will receive transfering of IUP. This matter lead to opportunity of transfering IUP in Goverment Regulation Number 24 of 2012 can not comply with the practical needs of the business

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Noor, Abdul AzisUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorPandika, RusliUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 05 Apr 2019 03:23
Last Modified: 05 Apr 2019 03:23
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/2853

Actions (login required)

View Item View Item