Model pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesia: studi komparatif dengan sistem hukum belanda dan amerika serikat

Brata, Evan Kusuma (2018) Model pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesia: studi komparatif dengan sistem hukum belanda dan amerika serikat. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (989kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (335kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (707kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (390kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (527kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (368kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (512kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (207kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (311kB)

Abstract

Thesis yang berjudul “Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia: Studi Komparatif Dengan Sistem Hukum Belanda Dan Amerika Serikat” tersebut berusaha menjawab pertanyaan penelitian hukum yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia?; dan (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda dan Amerika Serikat? Dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi perbandingan hukum secara “Scientific or throritical comparative law”, maka diperoleh suatu hasil yaitu: (1) model pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih khusus diberlakukan terhadap tindak pidana khusus tertentu diantara bidang ekonomi dan bisnis; (2) perbedaan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda dan Amerika Serikat adalah dimana pertanggungjawaban pidana korporasi telah masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (1) pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih terbatas pada bentuk tindak pidana khusus di bidang ekonomi dan bisnis tertentu; (2) masih terdapat perbedaan pengaturan diantara peraturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis merekomendasikan: (1) agar secara internal di dalam korporasi diatur suatu pedoman internal pencegahan timbulnya pertanggungjawaban pidana korporasi secara detail dan menyeluruh; (2) Juga dari sisi penerapan doktrin vicarious liability atau doktrin respondeat superior yang digunakan di Amerika Serikat sebagai perluasan tindak pidana insider trading yang dilakukan oleh pegawainya ke dalam suatu bentuk peraturan yang tetulis, sehingga dapat diimplementasi oleh emiten sebagai upaya peleburan prinsip Good Corporate Governance yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan misalnya mengatur secara tegas bahwa kesalahan pegawai emiten yang melakukan tindak pidana insider trading dapat diupayakan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada emiten, hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan yang dibebankan kepada emiten sehingga tidak mentolerir bentuk kesalahan pegawai dalam memperlakukan informasi orang dalam / The Thesis entitled "The Model of Corporate Criminal Liability in Indonesia: The Comparative Study with the Netherlands and United States Legal System" is attempting to answer the questions of legal research: (1) How is the regulation of corporate criminal liability in Indonesia?; and (2) How does the comparison of corporate criminal liability regulations in Indonesia with the corporate criminal responsibility in the Netherlands and the United States? The reseach is using the “Scientific or Theoritical Comparative Law methodology”, then the result is: (1) model of corporate criminal liability in Indonesia still specifically applied to certain specific criminal acts in the economic and business fields; (2) the difference to corporate criminal liability in the Netherlands and the United States is the corporate criminal liability has entered into the scope of general crime and special crime. It can thus be concluded that (1) corporate criminal liability in Indonesia is still limited to particular forms of criminal acts in certain economic and business fields; (2) there is a difference on the concept within the regulations governing corporate criminal liability in Indonesia. Therefore, the authors recommends: (1) internally, to make an internal guidelines within the corporations in detail and thorough to prevent any occurence of corporate criminal liability; (2) and also the application of vicarious liability doctrine or respondeat superior doctrine as used in the United States as an extension of the insider trading crime which committed by its employees into a form of regulation, so that it can be implemented by issuers as an effort to merge the principles of Good Corporate Governance required by the Financial Services Authority (OJK), for example, expressly regulating that an employee of an issuer who commits an insider trading crime may attempt to impose a criminal liability to the issuer, this is a form of prevention effort charged to the issuer so as not to tolerate any form of misconduct in treating inside information”

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Brata, Evan KusumaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorNgaziz, Gusagis KhomanurUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Law
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 05 Apr 2019 03:24
Last Modified: 05 Apr 2019 03:24
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/2857

Actions (login required)

View Item View Item