Satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama sebagai objek jaminan kredit dilihat dari undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Pratama, Raymond (2016) Satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama sebagai objek jaminan kredit dilihat dari undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (500kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (346kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (471kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (275kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Saat ini landasan hukum pembangunan Rusun dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS). Dalam Undang-Undang tersebut, dimungkinkan kepemilikan satuan rumah susun (sarusun) tanpa meliputi kepemilikan bersama atas tanah, dengan diberikan tanda bukti pemilikan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Permasalahan yang timbul, apakah satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama, yang bukti kepemilikannya adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dapat dijadikan jaminan pelunasan utang? Lembaga hak jaminan apakah yang paling tepat dibebankan terhadap satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama yang tanda bukti kepemilikannya adalalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)? Untuk menjawab permasalahan ini, Penelitian dilakukan dengan menganalisa norma-norma yuridis yang terdapat dalam hukum positif, yang diperlukan untuk menemukan, serta menggambarkan sistem hukum di Indonesia, terutama hukum pertanahan dalam kaitannya dengan hukum jaminan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Berdasarkan analisis terhadap beberapa literatur dan peraturan perundang- undangan, ditarik kesimpulan bahwa 1) Satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama yang diberikan tanda bukti Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun dapat dijadikan jaminan pelunasan utang. 2) Lembaga jaminan yang tepat dibebankan terhadap satuan rumah susun tanpa bagian atas tanah bersama yang tanda bukti kepemilikannya adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) adalah lembaga jaminan fidusia, namun penerapannya sulit untuk dilakukan / At present the legal basis for the construction of flats can be found in Law number. 20 of 2011 about The Flats. In the Act, it is possible to own the flats unit without having land as it’s common property. The problems that arise, whether the flats unit without having land as it’s common property, can be used as a collateral for repayment of the debt? What is the most suit security rights to be imposed for a flats unit without having land as it’s common property? To solve this issues, research was conducted by analyzing the juridical norms contained in the positive law, which is necessary to find and describe the legal system in Indonesia, especially land law in relation to the security rights. Data processing is done qualitatively, and the conclusions made by the inductive method. Based on the analysis of literatures and legal review, conclude that 1) Unit of flats without common land can be used as security for the repayment of debt. 2) The most suit security right to be imposed for a flats unit without having land as it’s common property, is a fiduciary security right, but its is difficult to realized

Actions (login required)

View Item