Tanggung jawab pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana

NG, Anton Wijanarko (2015) Tanggung jawab pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (380kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (413kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (548kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (508kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)

Abstract

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tidaklah lepas dari peran fungsi tanah. Disamping itu, tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis, sekaligus magis- religio-kosmis menurut pandangan bangsa Indonesia; tanah pula yang sering menimbulkan goncangan dalam masyarakat, dan juga merupakan faktor yang sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk menghindari hambatan itu diperlukan para pihak yang memiliki integritas, kompetensi, dan bersikap profesional dalam pengurusan-pengurusan tanah. Salah satu pihak itu adalah Pejabat Pembuat Akta yaitu Notaris dan PPAT. Oleh karena itu, penting bagi Pejabat Pembuat Akta untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban dan kedudukan hukum Pejabat Pembuat Akta yang aktanya tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana dalam kasus putusan No. 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST dan No. 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara dari narasumber yang berkompeten. Dari analisis penulis dikemukakan bahwa dalam kasus pertama Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, S.H., selain melakukan tindak pidana pengelapan, beliau juga melanggar prosedur pembuatan akta dan kode etiknya. Hak ingkar yang dimilikinya tidak dapat digunakan karena ia melakukan tindak pidana sebelum melakukan proses pembuatan akta. Untuk kasus yang kedua, Pejabat Pembuat Akta tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana, tetapi dari sisi prosedur pembuatan akta, tanggung jawab dan kode etik PPAT H. Zaenal Almanar, S.H., M.Kn., melakukan pelanggaran dan hak ingkar PPAT yang dimilikinya tidak digunakan dalam persidangan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kesimpulannya kedua Pejabat Pembuat Akta itu memiliki pertanggungjawaban yang hampir sama walaupun ada Pejabat Pembuat Akta yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan ada yang tidak terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam hal kedudukan hukum, Notaris memiliki hak ingkar yang lebih kuat dibandingkan PPAT karena diatur di dalam undang-undang. / Indonesia’s economic growth is not separated from the land function. It is because the land is an objects with economic value at the same time also have magis- religio-kosmis value from Indonesian perspective; Land itself which also cause the shock in the community, and the factor that cause an obstacles to the implementation construction. To avoid that obstacles, it is required parties to have the integrity, competence, and behave professionally to carry out the arrangement related to the land. One of the parties is the Deed Officials named Notary and/or Land Conveyancer. Therefore, it is very important for the Deed Officials to carry out their duties and authorities according with prevailing laws and regulations. Issues in this research how is the liability and the legal position of the Deed Officials whose deed is flaws and cause criminal consequences, as an example in Verdict No. 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST and No. 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim which involving the Deed Officials. This research carried out by using normative legal research methods or literature legal research which were supported by primary data which is obtained from interviews with competent speaker. From writer analysis, it was found that in the first case, Notary Abdul Rasyid Latuamuri, S.H., besides conducted criminal act, he also violated the deed procedure and its code of ethics. The denial right which he’s owned unable to used because he committed the crime before processing the preparation of the deed. While for the second case, the Deed Officials in this matter the Land Conveyancer H. Zaenal Almanar, S.H., M.Kn., is not found guilty of criminal cases, but from the procedure of preparation deed perspective, responsibility, and code of ethics, he did the violation and denial rights of Land Conveyancer he own could not be used in the court hearing because it doesn’t have a strong legal basis. For the conclusion, both of the Deed Officials have the same liability eventhough there are Deed Officials who are involved in the criminal act while the other is not involved. For the legal position, the Notary has denial right more enforceable rather than the Land Conveyancer because the denial rights of Notary has been regulated by law

Actions (login required)

View Item