Analisis terhadap status hukum tanah hak guna bangunan yang tidak dilepaskan haknya oleh warga negara asing dalam masa sewa dengan pihak ketiga (studi kasus : putusan pengadilan negeri bandung nomor : 258/pdt/g/2009/pn.bdg)

Susanto, Agus (2016) Analisis terhadap status hukum tanah hak guna bangunan yang tidak dilepaskan haknya oleh warga negara asing dalam masa sewa dengan pihak ketiga (studi kasus : putusan pengadilan negeri bandung nomor : 258/pdt/g/2009/pn.bdg). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (350kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (380kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (451kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut berada dalam lingkup hukum tanah, dimana hak-hak atas tanah tertentu hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia sebagai subyek hukumnya dan bukan diperuntukan kepada Warga Negara Asing (WNA). Masalah dalam tugas akhir ini meneliti tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada WNA dan status hukum atas tanah HGB yang tidak dilepaskan oleh WNA namun masih berada masa sewa dengan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis pembahasan secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan HGB kepada WNA merupakan putusan yang tidak tepat karena Kwon Hyug Ja selaku WNA tidak berhak memperoleh tanah HGB. Kwon Hyug Ja tidak pernah mengajukan permohonan status perubahan HGB menjadi Hak Pakai. Hal tersebut membuat tanah tersebut menjadi tanah negara. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali namun pertimbangan dan putusannya juga tidak tepat karena menganggap bahwa saudara kandung dari almarhum Poeij Keng Sin (Urip Bagia) merupakan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Adapun status hukum atas tanah HGB yang tidak dilepaskan oleh WNA namun masih berada masa sewa dengan pihak ketiga adalah tanahnya masih dapat dinikmati oleh pihak penyewa, meskipun penyewa dalam kasus ini memiliki itikad tidak baik. Hal ini juga disebabkan oleh kelemahan para pihak yang tidak membuat perjanjian sewa menyewa berdasarkan akta notaris karena notaris dapat memberikan masukan tentang kewajiban Kwon Hyug Ja sebagai WNA untuk melepaskan tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kematian suaminya. / Indonesian government has an obligation to give protection to all citizen. One of the protection action in land law, whereas the right of certain land is only given to Indonesia citizen. The problem in this thesis is to analyze the consideration from Tribunal Judge at Central district court of Bandung which gave the Building Rights Title to foreigner citizen, however the tenancy period with the third party had been not finished. This research is normative legal research that is both descriptive. The data which used was secondary data consisting of a law primary and secondary material law. The analysis of this thesis used qualitatively and the interference deductively. The writer analyzed that the consideration of tribunal judge at Central district court of Bandung which provided the Building Rights Title to foreigner is a verdict that is not appropriate because Kwon Hyug Ja as foreigner not entitled to receive the Building Rights Title. Kwon Hyug Ja never filed a request for the Building Rights Title to change Right of Use. The Central district court decision have been required by verdict high court, the supreme court and Judicial Review at Supreme Court but the judge and it’s decision is not appropriate because think that siblings of Poeij Keng Sin (Urip Bagia) were the ones who is entitled to the land legal status over the Building Rights Title had not been released by foreigner, however the tenancy period with the third party had not been finished was land can be enjoyed by the tenants although tenants in this case has not good faith. It also cause by the negliance the parties who did not make lease agreement based on a notarial because a public notary can provide suggestions about obligation Kwon Hyug Ja as foreigner to release the land with 1 year since the death of her husband

Actions (login required)

View Item