Implikasi perkawinan campuran terhadap pemilikan tanah dikaitkan dengan pasal 21 ayat (3) uu no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar- Pokok-pokok agraria (studi pemilikan tanah oleh perempuan wni yang menikah dengan laki-laki wna)

Arduta, Neffi (2015) Implikasi perkawinan campuran terhadap pemilikan tanah dikaitkan dengan pasal 21 ayat (3) uu no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar- Pokok-pokok agraria (studi pemilikan tanah oleh perempuan wni yang menikah dengan laki-laki wna). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (992kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (316kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (306kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (325kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (309kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (359kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (304kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (298kB)

Abstract

Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia selalu terkait erat, hubungan manusia dan tanah menjadi tidak terpisahkan meskipun terjadi suatu perubahan atas perkembangan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat ini dengan semakin terbukanya teknologi komunikasi yang membuat mudahnya seseorang untuk bersosialisasi, dan sikap masyarakat yang semakin terbuka terhadap kebudayaan yang datang dari luar lingkungannya baik yang ada didaerah terpencil maupun yang ada di kota besar juga membuat semakin banyak masyarakat melakukan perkawinan lintas warga negara. Implikasi perkawinan campuran atas kepemilikan tanah terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas kepemilikan tanahnya menjadi sama dengan pasangannya yang berstatus Warga Negara Asing yaitu hanya sebatas Hak Pakai. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terjadinya percampuran harta sehingga pasangannya yang berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus Warga Negara Indonesia. Pemilikan tanah sebagai harta bersama dapat tetap dilakukan dalam perkawinan campuran dengan cara pasangan kawin pelaku perkawinan percampuran yang ingin memiliki tanah dan bangunan di Indonesia mereka dapat membeli tanah atau bangunan dengan hak berupa Hak Pakai. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum mengenai pemilikan tanah dan perkawinan campuran / Land is closely linked to the people’s lives, relationship between land and people cannot be taken out despite changes in the society. In connection with this, at this time with a more open communication technology that makes easy for someone to socialize, and the attitude of society increasingly open to the culture coming from the outside environment both existing remote areas or in the big cities are also making more and more people do cross-citizen marriage. The implication of mixed marriage to the ownership of the land for Indonesian citizens who perform mixed marriage without prenuptial agreement is the status of land ownership right to be equal with spouse who is a foreign citizen that is only limited right of use. It is in line with article 35 paragraph (1) of Law No. 1 year 1974 concerning marriage which states that property acquired during the marriage becomes joint property. The occurrence of mixed property lead partner with the status of foreign citizens will also become the property of the owner who is a citizen of Indonesia. Ownership of the land as common property can still be done in mixed marriages by married couples of mixed marriages players who want to own land and buildings in Indonesia they could buy land or building with the right form Right of Use. In this research, data collection was conducted through legal approach.It’s an approach to various regulations of land ownership and mixed marriage

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Arduta, NeffiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSihombing, Irene EkaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 06 May 2019 08:53
Last Modified: 06 May 2019 08:53
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3140

Actions (login required)

View Item View Item