Pertanggungjawaban notaris terhadap akta-akta yang dibuat berkaitan dengan kebenaran formil. (studi kasus berdasarkan putusan mahkamah agung no.55 Pk/pid.sus/2009)

Wijayanti, Nanny (2016) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta-akta yang dibuat berkaitan dengan kebenaran formil. (studi kasus berdasarkan putusan mahkamah agung no.55 Pk/pid.sus/2009). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (7MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (339kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (409kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (359kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (507kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (403kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (418kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (355kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (344kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tanggung jawab notaris merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan suatu akta, di Indonesia tanggung jawab seorang notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam membuat suatu akta, seorang notaris sebagai pejabat umum hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil suatu akta yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dibuatnya sesuai dengan syarat formil suatu akta otentik, sehingga dalam membuat suatu akta seorang notaris wajib saksama dalam mengumpulkan kebenaran formil terhadap kebenaran fakta yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya agar tidak timbul adanya masalah di kemudian hari yang dapat merugikan masyarakat. Seorang notaris apabila melakukan kesalahan, kelalaian dan tidak saksama dalam pembuatan suatu aktanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka seorang notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan berakibat akta yang dibuatnya menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam penelitian yang sedang penulis teliti, penulis dapat menyimpulkan bahwa notaris tidak melakukan pengecekan secara saksama sehingga menimbulkan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan suatu aktanya, membuat akta tersebut menjadi batal demi hukum dan notaris dapat dijatuhi sanksi dari 3 segi hukum, yaitu: 1. Segi hukum administrasi ( Pasal 85 UUJN ) 2. Segi hukum perdata ( Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 16 ayat 1 UUJN, dan Pasal 84 UUJN ) 3. Segi hukum pidana. ( Pasal 263, 264 dan 266 ayat 1 KUH Pidana ) / The responsibility of the notary is a very important thing in making of a deed. In Indonesia, the responsibilities of a notary be regulated in Law No. 2 of 2014 regarding Amandement to Law No. 30 of 2004 regarding Notarial Profession, The Book of Civil law, The Book of Criminal Law. In the making a deed, a notary as a public official is only responsible for the correctness of the formal deed relating to a deed which is made in accordance with the formal requirements of a authentic certificate, so in making a deed a notary shall be careful in collecting the truth formally against the truth of the facts relating to the deed that will be made in order to avoid any problems later on can be detrimental to the community. A notary when making errors, omissions and was not careful in the making of his deed, so as to cause damage to other parties then a notary must be accountable for his actions and the consequences deed that made null and void or may be canceled. In this research, it was concluded that the notary did not check carefully, causing errors or omissions in the making of his deed, make the deed be null and void and he got punished from the three aspects of law, that is: 1. In terms of administrative law (article 85 law notarial profession) 2. In terms civil law (article 1320, article 1365 the book of civil law, article 16 (1) and article 84 law notarial profession) 3. In terms of criminal law (article 263, article 264, and article 266 (1) the book of criminal law)

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Wijayanti, NannyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorTukgali, Lieke LUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 10 May 2019 04:23
Last Modified: 10 May 2019 04:23
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3262

Actions (login required)

View Item View Item