Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses penyidikan

Salim, Devania (2016) Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (324kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (373kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (408kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (350kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (407kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (284kB)

Abstract

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan. Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah akta Notaris yang memuat keterangan palsu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang memuat keterangan palsu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris yang memuat keterangan palsu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan karena akta tersebut dibuat dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan atas permintaan penghadap, terlepas dari keterangan yang diberikan para penghadap benar atau tidak benar. Kedudukan hukum Akta Notaris adalah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang memuat keterangan palsu akan merugikan para pihak dan merugikan pihak ketiga. Akta Notaris yang dibuat dengan keterangan palsu dapat menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian objektif yaitu sebab (causa) yang halal / Notary is a public office is required by legislation with the aim to assist the public in making authentic deeds as a legitimate written evidence either of Notary and Notary. But in running the office, a notary is often called as a witness even suspect linked to the authentic act that is deemed necessary for research relating to the Status of Deed As Evidence In The Process of Investigation. The problem in this study is whether the notarial deed containing false information may be used as evidence in the investigation process and what about the legal consequences of the notarial deed containing the false statement. This type of research is a normative legal research type with the approach of legislation, the conceptual approach and the approach of the case. From the research conducted, it can be concluded that the Notary Deed containing false information may be used as evidence in the investigation process because certificate was created with the provisions of Law Notary and upon request from client, regardless of the information given the client true or not correct. Notary Deed is the legal position as evidence that has the strength of evidence was perfect. The legal consequences of the notarial deed containing false information would be detrimental to the party and the detriment of third parties. Notary Deed created with false information may be null and void because it does not meet the requirements referred to in Article 1320 Book of the Law of Civil Law on the validity of the terms of the agreement objective is the cause (causa) is lawful.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Salim, DevaniaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorBaharini, ElyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 10 May 2019 04:23
Last Modified: 10 May 2019 04:23
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3264

Actions (login required)

View Item View Item