Peranan kepala desa/lurah dalam pendaftaran tanah yang dikuasai masyarakat menjadi sertipikat hak atas tanah di kecamatan stabat

Situmorang, Kasten (2016) Peranan kepala desa/lurah dalam pendaftaran tanah yang dikuasai masyarakat menjadi sertipikat hak atas tanah di kecamatan stabat. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (346kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (332kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (368kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (416kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (310kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (323kB)

Abstract

Dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali atau proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah-tanah, maka prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemberian hak. Alas hak atas tanah yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah ibarat manusia sebagai urat nadi, yang sangat memegang peranan dalam proses permohonan hak yang dipakai sebagai parameter menentukan layak tidaknya diterbitkan hak atas tanah baik perseorangan maupun badan hukum. Pepatah orang Batak mengatakan “molo litok aek di julu, litokma aek di jae”, artinya Jika air keruh di hulu maka keruhlah air di hilir. Bila penerbitan alas hak atas tanah terdapat ketidakjujuran maka dihilirpun akan terbawa-bawa kekeruhan. Hulunya adalah alas hak dan hilirnya adalah sertipikat hak atas tanah. Searah dengan jernihnya hulu dan hilir dimaksud digagasi kebijakan agar penerbitan alas hak atas tanah dikeluarkan dengan kejujuran, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat tanah. Kebijakan dimaksud sangat perlu dan dibutuhkan untuk menata sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga dapat mengurangi bahkan menjawab persoalan tanah di Negeri tercinta ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mewawancarai langsung dan menganalisa data yang diperoleh dari Kecamatan Stabat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa turut berperan serta dalam pendaftaran tanah pertama kali atau proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah-tanah negara / In the context of first time registration of land or publication process property certificates the derived from its, and procedures were done by means of granting rights. A pedestal the right issued by the village chief or headman as being like a human being as the femoral artery, very has a role to play in the application process used as parameter determine whether it be published land rights good individuals and legal entity. A proverb people Batak said “molo litok aek in julu, litokma aek in jae”, means if turbid water in the upstream so turbid water downstream. If the issuance of a pedestal land rights there are dishonesty so in downstream will carried by carrying cloudiness. Upstream is bases of rights and tail end is certificates land rights With the upstream and downstream clean referred to proposed policy so that the publication of the base land rights issued with honesty, orderly and socially so that guarantees legal certainty and legal protection for owners of the certificate of the land. The specified policies is very necessary and needed to organize a system of registration of land in Indonesia, reducing even answering the question of the land in this beloved country. In this research, the material collection was done by adopting juridical normatif-empirical is the approach legislation, namely by directly interviewing and analyzed material obtained from Subdistrict Stabat. From the research, can be concluded that the village chief or headman played a role as well as in land registration first or publication process property certificates the land which derived from its state

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Situmorang, KastenUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSihombing, Irene EkaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Kepala Desa/Lurah; Pendaftaran Tanah Pertama Kali; Alas Hak; Online; Kepastian Hukum; The Village Chief/Headman; First Time Registration Of Land; A Pedestal The Right; Online; Legal Certainty
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 10 May 2019 04:37
Last Modified: 10 May 2019 04:37
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3294

Actions (login required)

View Item View Item