Kekuatan eksekutorial hak tanggungan dalam kaitannya dengan akta pemberian hak tanggungan yang mencantumkan identitas palsu pemberi hak tanggungan (analisis kasus terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor : 233/pdt.bth/2014)

Yuningsih, Ratna Dewi (2016) Kekuatan eksekutorial hak tanggungan dalam kaitannya dengan akta pemberian hak tanggungan yang mencantumkan identitas palsu pemberi hak tanggungan (analisis kasus terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor : 233/pdt.bth/2014). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Titlw.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (456kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (658kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (679kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (675kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (693kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (484kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (611kB)

Abstract

Didalam UUHT diterangkan bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksaan eksekusinya jika debitur cedera janji. Untuk mendukung pelaksanaan eksekusinya agar mudah dan pasti, maka di dalam Sertifikat Hak Tanggungan dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Namun dalam praktek banyak terdapat kendala didalam pelaksanaan eksekusinya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 233/PDT.BTH/2014 merupakan bantahan yang diajukan dari pihak debitur untuk menunda pelaksanaan eksekutorial dari Hak Tanggungan. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada para narasumber. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT didalam penerbitan APHT apabila dikemudian hari ternyata identitas yang digunakan untuk penerbitan akta tersebut dipalsukan adalah Notaris/PPAT tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sepanjang Notaris/PPAT telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak atau dengan kata lain yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris/PPAT ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris itu sendiri dan Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan didalam APHT Nomor 51/2013 tanggal 09 September 2013 juncto Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 4093/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahanan Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaanya hingga memperoleh kekuatan hukum yang tetap / Mortgage Law states that one of the strong characters of Mortgage is the simple and clear execution against Debtor in the event of default by debtor. To ensure the simple and clear execution, Mortgage Deed must contain wordings "FOR JUSTICE UNDER GOD THE ALMIGHTY". However, in its practice there are still many constraints in the execution. Central Jakarta District Court Decision Number: 233/PDT.BTH/2014 is a rebuttal filed by the debtor to postpone the executory enforcement of Mortgage. The type of this study is normative law study conducted by statute approach and case approach through direct interview with the informant respondents. The study concluded that the Notary Public/Land Deed Officer issuing Mortgage Deed cannot be held liable in case of false identity only to the extent, in the process of issuing the deed, Notary Public/Land Deed Officer exercises the powers and authorities as vested by Notaries Law. The parties are held responsible or liable to the false or falsified information given or a notary public/notary may be held liable if the fraudulent act involves or is committed by the notary public and as a consequence the Executory Force of Mortgage in Mortgage Deed Number 51/2013 dated September 09th, 2013 in conjunction with First-Class Mortgage Certificate Number 4093/2013 dated October 04th, 2013 issued by the Land Office of Central Jakarta Administrative City will be rendered unenforceable or postponed until the issuance of an order that has permanent effect

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Yuningsih, Ratna DewiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorPandamdari, EndangUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 10 May 2019 04:37
Last Modified: 10 May 2019 04:37
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3302

Actions (login required)

View Item View Item