Analisis yuridis terhadap kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dicatatkan di kepaniteraan pengadilan negeri (studi kasus : putusan pengadilan negeri denpasar nomor 432/pdt.g/2010/pn.dps)

Rikin, Krisna Utami Dewi (2016) Analisis yuridis terhadap kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dicatatkan di kepaniteraan pengadilan negeri (studi kasus : putusan pengadilan negeri denpasar nomor 432/pdt.g/2010/pn.dps). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (299kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (338kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (355kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (458kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (333kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (439kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (287kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (281kB)

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar memenuhi asas publikasi dan tercatat dalam akta perkawinan. Dalam praktiknya, tidak semua pihak dalam perjanjian perkawinan mencatatkan perjanjian perkawinan mereka ke instansi yang berwenang, sehingga pada saat terjadi perceraian muncul gugatan yang bermaksud untuk membatalkan perjanjian perkawinan tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini membahas tentang kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan terkait dengan prosedur pendaftaran perjanjian perkawinan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kekuatan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bukan di Kantor Catatan Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis pembahasan secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Melalui pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dianalisis bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa notaris wajib mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, karena kewajiban tersebut wajib dilakukan oleh calon suami isteri itu sendiri. Benjamin Adnjana Oka selaku notaris di kota Denpasar yang membuat perjanjian perkawinan antara Ku Agnes Fransisca Theresia dengan Jacques Andre Germain Ruc telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Perjanjian perkawinan Nomor 184 tersebut merupakan perjanjian yang sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi semua syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahannya adalah perjanjian perkawinan tersebut belum memenuhi asas publikasi sehingga tidak dapat dilaksanakan, sebab tidak tercantum dalam akta perkawinan / The prenuptial agreement is one of authentic deeds made by a public notary. The prenuptial agreement must be registered in the Civil Registry Office or the Moslem Registry Office in order to fulfill the publication principle and noted in the marriage deed. In practice, not all parties in the prenuptial agreement registers their prenuptial agreement to competent agencies, so that in the event of divorce, one of them effort to annul the prenuptial agreement. The problem of this thesis discusses the position of the notary as a public official authorized to make the prenuptial agreement related to the registration procedure based on Indonesia Marriage Law Number 1 of 1974 and enforceable about prenuptial agreement that was registered in the district court and not in civil registry office after the enactment of Indonesia Marriage Law Number 1 of 1974. This study is a normative legal research are descriptive. The data used are secondary data consists of primary legal materials and secondary law. Analysis of qualitative discussion, as well as the conclusion deductively. Through a discussion of the Article be analyzed that under the positive law, especially in Indonesia Marriage Law Number 1 of 1974, there is no stipulation that the public notary must register the prenuptial agreement to the Civil Registry Office or the Office of Religious Affairs, because these obligations must be performed by a fiance and fiancee themselves. Benjamin Adnjana Oka as a public notary in Denpasar who made the prenuptial agreement between Ku Agnes Theresia Fransisca and Jacques Andre Germain Ruc had fulfilled all the requirements specified in the legislation. The prenuptial agreement number 184 is an agreement that is legally binding and can not be annulled because had fulfilled the 1320 article Indonesia civil law regulation. The problem is the prenuptial agreement does not fulfill publicity principle, so that can not be implemented, because it is not noted in the marriage deed.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Rikin, Krisna Utami DewiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorTukgali, Lieke LUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:12
Last Modified: 19 Jun 2019 03:12
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3320

Actions (login required)

View Item View Item