Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 undang-undang jabatan notaris terkait permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang majelis kehormatan notaris

Tantri, Mutiara Indah Wati (2016) Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 undang-undang jabatan notaris terkait permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang majelis kehormatan notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (2MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (493kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (358kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (381kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (448kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (336kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (489kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (321kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (356kB)

Abstract

Kehadiran lembaga Notaris dalam masyarakat memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum dan dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 66 UUJN menentukan dalam hal pemeriksaan dan pengambilan minuta akta Notaris, harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan pasal ini ditindaklanjuti dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN? Dan bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap keputusan MKN yang menolak pemeriksaan maupun pengambilan minuta akta Notaris terkait Pasal 66 UUJN? Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian berkesimpulan pertama bahwa Perlindungan Hukum terhadap tanggung jawab Notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN terkait Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yaitu: Pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terdadap Notaris yang memberikan kewenangan khusus terhadap Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka memberikan perlidungan kepada Notaris terkait, telah dibuat suatu Kesepakatan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 01/MoU/PP-INI/V/2006 tanggal 6 Mei 2006, hak ingkar Notaris, pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dan dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Kedua bahwa dalam UUJN maupun undang-undang lainnya tidak memberikan solusi upaya Penyidik terhadap keputusan MKN yang menolak permohonan Penyidik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik terkait dengan keputusan MKN untuk menolak Permohonan Penyidik yaitu Penyidik akan melakukan izin khusus penggeledahan dan penyitaan kepada Pengadilan dimana Notaris yang dimohonkan tersebut menjalankan jabatannya dengan memberikan bukti-bukti kepada Pengadilan tersebut. berdasarkan izin tersebut, Penyidik dapat melakukan pemanggilan dan pengambilan Minuta Akta berkaitan dengan perkara yang berkaitan / The presence of institutions in the society play an important roles in traffic law and based on the needs of the community to authentic documents that bind with the evidence. In carrying out the duties, Notary have the right and responsibility to be accountable legally. Article 66 UUJN determine the terms of inspection andthe Notarial deed, and must be approved by the Council of Honour.On this article Permenkumham Number 7 of 2016 concerns Notary Honorary Council. The problem in this research is how the legal protection under Article 66 of the Notary Law Notary (UUJN) related Permenkumham Number 7 of 2016 concerning the MKN? How the law enforcement investigatorsdecide rejectingMKN examination and taking the Notarial deed, how its related with Article 66 UUJN? This type of research is the studies of normative of the law. The research results concluded first that the Legal Protection of the responsible of the Article 66 UUJN related Permenkumham Number 7 of 2016 are: Article 66 UUJN governing the procedure for taking deeds of the act and give a special authority to the Council of Honour of Notaries in order to provide protection the Notary concerned, the agreement between the Indonesian National police and the Indonesian Notaries Association (INI) contained in the Memorandum of Understanding No. 01 / MoU / PP-INI / V / 2006 dated May 6, 2006, the right to refuse a notary, formation of the Honorary Council of the with the Permenkumham No. 7 of 2016. Both UUJN and that the law does not provide a solution for the investigators that attempt against the decision rejecting MKN investigators. The law enforcement efforts conducted by investigators associated with the MKN decision to reject the application Investigators Investigators will make a special license and seizure of the court where the notary who petitioned the exercise of his office by giving evidence to the Court. Based on the permission, the investigators can make calls and taking the related matters deeds

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Tantri, Mutiara Indah WatiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorBudianto, AgusUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:17
Last Modified: 19 Jun 2019 03:17
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3377

Actions (login required)

View Item View Item