Pembinaan dan pengawasan terhadap profesi pejabat pembuat akta tanah (ppat) berkaitan dengan kepastian hukum

Leo, Henry (2016) Pembinaan dan pengawasan terhadap profesi pejabat pembuat akta tanah (ppat) berkaitan dengan kepastian hukum. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (5MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (299kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (323kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (392kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (609kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (523kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (304kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (303kB)

Abstract

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Akta yang dibuat PPAT merupakan akta otentik, sebagai akta otentik bentuk dan cara pembuatannya ditentukan undang- undang. Akta PPAT yang dibuat dengan tidak mengikuti peraturan perundang- undangan maka akan berakibat pada legalitas akta tersebut, padahal akta PPAT yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting. Demi menjaga agar tercapainya kepastian hukum bagi para pihak pengguna jasa PPAT, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dalam melakukan tugas jabatannya. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta jual beli yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadikan akta tersebut dapat dibatalkan. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA bahwa jual beli harus terang, tunai, dan riil. Pembinaan dan pengawasan yang sekarang ini dilakukan oleh kementerian agraria terhadap PPAT belum memberikan hasil yang maksimal, karena kurangnya aturan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Diundangkannya PP No. 24 Tahun 2016 tentang peraturan jabatan PPAT merupakan langkah baru bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT / In order to ensure legal certainty by government held land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia. The registration of land made by the Head of the Land Office, assisted by the PPAT. Transfer of rights to land through purchase can only be registered if proven by deed made by PPAT authorized. Deed made by PPAT is an authentic deed, as an authentic deed form and ways of making determined by legislation. PPAT deed made by not following the legislation will result in the legality of the deed, whereas PPAT deed that will serve as the basis for the registration of land registration data change has a very important role. In order to achieve legal certainty for the parties, it is necessary to guidance and supervision of PPAT conduct of their office. Research was conducted normative juridical, in this study the data used is secondary data using the approach of legislation. From these results, it can be concluded that deed of sale made not in accordance with the legislation in force to make the deed can be canceled. buying and selling is considered valid if it satisfies Article 1320 of the Civil Code and Based on UU No. 5 year 1960 regarding UUPA that buying and selling should be evident, cash, and real. Guidance and supervision are now carried out by the ministry of agrarian against PPAT yet provide maximum results, due to the lack of rules relating to the guidance and supervision of PPAT. Enactment of PP No. 24 year 2016 regarding regulation PPAT is a new step for the government to provide legal certainty in the guidance and supervision of PPAT

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Leo, HenryUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorBaharini, ElyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:17
Last Modified: 19 Jun 2019 03:17
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3380

Actions (login required)

View Item View Item