Implementasi Asas Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dikaitkan Dengan Aspek Kepastian Sebagai Tujuan Hukum

Yustisia, Pradita Ayu (2016) Implementasi Asas Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dikaitkan Dengan Aspek Kepastian Sebagai Tujuan Hukum. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (299kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (398kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (463kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (443kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (359kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (472kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (301kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (376kB)

Abstract

Lelang merupakan penjualan barang di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga terbentuk pemenang lelang dengan harga terbaik. Pelaksanaan lelang di Indonesia mengacu pada Staatsblad 1908 Nomor 189 tentang Vendu Reglement. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Keungan No. 93 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Juklak Lelang). Permasalahan yang terjadi adalah ketika dalam pelaksanaan lelang apa yang menjadi tujuan lelang dalam Vendu Reglement tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Juklak Lelang, artinya terdapat beberapa ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lelang di Indonesia. Terdapat beberapa asas tersirat dalam Vendu Reglement yang mana apabila kita telaah maka pasal-pasal dalam Juklak Lelang tersebut tidak mendukung, sehingga tujuan dari lelang itu sendiri tidak akan dapat terwujud. Apabila hal tersebut terjadi maka tidak akan ada perlindungan serta kepastian hukum sebagai tujuan hukum lelang itu sendiri kepada para pihak yang berkepentingan dalam proses lelang. Apabila kita cermati selama ini, tidak terpenuhinya asas-asas dalam pelaksanaan lelang tidak menjadi alasan untuk dapat dilakukan pembatalan lelang, namun tidak juga menutup kemungkinan apabila asas yang menjadi dasar dari suatu hukum tidak terpenuhi merupakan peluang seseorang untuk melemahkan pihak yang terlibat dalam proses lelang di mata hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan lelang di Indonesia yang tidak memenuhi asas yang diinginkan oleh Vendu Reglement, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang memiliki itikad baik namun dalam praktek pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan Vendu Reglement. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Lelang yaitu Vendu Reglement dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang perlu direview kembali karena terdapat beberapa pasal dalam PMK Lelang tersebut yang tidak sejalan dengan asas dalam Vendu Reglement sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam mewujudkan tujuan dari hukum lelang itu sendiri / Auction is a public sale of goods, properties, or servicesthat involved various and increasing pricing offering from more than a party where the assets will be placed to the highest price and sold to the highest bidder. The auction implementation in Indonesia refers to Staatsblad 1908 No.189 regarding VenduReglement. In addition, The Guidelines of Auction Implementation is also described in Finance Minister Regulation No. 93 Year 2010. Problems will be occurred in a condition where thereal objective of auction in VenduReglementis not in line with what has been regulated in The Guidelines of Auction Implementation, which means that there are some provisions that reflect legal uncertainty of auction implementation in Indonesia. There are some principles in VenduReglement that if we examine, it will showclauses in The Guidelines of Auction that not support, therefore the objective of the auction itself will not be realized. When the problem occurs then there will be no protection and legal certainty (as the objective of auction law itself) for any related parties in the auction process. Refer to the existing condition of auction implementation, non-fulfillment of principles in the auction is not become a reason for the cancellation of auction, however, non-fulfillment of principles could also be an opportunity to weaken any related parties in the auction process in the eyes of the law.This research was conducted with the purpose to know how the implementation of auction in Indonesia that not fulfill the principles required by VenduReglement works. Moreover, this research purpose is also to identify how the legal protection could works for the auction winner with good intention, but in practice, the implementation is not in accordance with VenduReglement. Normative law is the method that used for this research. Result of this research is to conclude that Indonesia positive legal which regulate auction, VenduReglement and PMK No.93/PMK.06/2010 regarding The Guidelines of Auction Implementation need to be reviewed based on the fact that there are some clauses in Auction PMK that is not in line with principles in VenduReglementwhich cause legal uncertainty in realizing the objectives of the auction law itself

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Yustisia, Pradita AyuUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorRedi, AhmadUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:19
Last Modified: 19 Jun 2019 03:19
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3396

Actions (login required)

View Item View Item