Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 (contoh kasus: status kewarganegaraan gloria natapradja hamel)

Iviandari, Gendis (2017) Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 (contoh kasus: status kewarganegaraan gloria natapradja hamel). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (300kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (346kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (401kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (455kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (367kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (481kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (340kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (326kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (506kB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan tidak lagi hanya dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki kewarganegaraan yang sama, melainkan juga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau disebut sebagai perkawinan campuran. Permasalahan yang timbul dengan adanya perkawinan campuran ialah terkait status kewarganegaraan anak yang dilahirkan. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas Ius Sanguinis, artinya undang-undang mengatur bahwa setiap anak yang dilahirkan hanya dapat berstatus sebagai WNI apabila ayahnya berkebangsaan Indonesia. Sebaliknya, semenjak lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, undang- undang mulai menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Artinya, setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai ia berusia 18 tahun atau belum kawin. Pada prinsipnya, anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006 dan masih berstatus sebagai anak sampai dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2006, dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan gandanya tersebut ke Kemenkumham, paling lambat sampai dengan 4 tahun setelah UU No. 12 Tahun 2006, apabila tidak maka terhadapnya akan tetap berstatus sebagai WNA. Hal ini seperti yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel, dimana ia tidak bisa menjadi WNI karena telat mendaftarkan status kewarganegaraan ganda terbatasnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga ia perlu dilindungi secara hukum. Dalam hal ini Notaris berperan terhadap pembuatan surat pernyataan yang isinya menegaskan bahwa anak yang bersangkutan benar ingin menjadi WNI karena kehendaknya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak yang berkepentingan ketika akan mengajukan permohonan untuk menjadi seorang WNI / As the development of the times, marriage is no longer only between a man and a woman who has the same nationality, but also between a man and a woman who had a different nationality or we called as an intermarriage. The problems that arise in the presence of an intermarriage is related to citizenship status of children born. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan using the principles of Ius Sanguine, that means the regulations regulated that every child who born only can be an Indonesian if their father has an Indonesian citizenship. On the other sides, since the presence of UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, the regulation began to using the principle of dual limited citizenship for each child born from an intermarriage. Basically, every child who born of an intermarriage can have dual citizenship until they were 18 years old or unmarried. In principle, children who were born before 2006 and still a child until the presence of UU No. 12 Tahun 2006, can apply for their dual citizenship status to Kemenkumham, at least up to 4 years after the regulation applied, if it is not then they will remain their status as foreigners. As experienced by Gloria Natapradja Hamel, where she could not become an Indonesian because of the late double limited citizenship status register up to a specified time limit, so she needs to be protected by law. In this case, Notary can contribute to making of a statement letter to confirms that the child concerned really wants to become an Indonesian because of they will. The aim is to facilitate them when they would apply to become a citizen

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Iviandari, GendisUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorRedi, AhmadUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Notaris; Kewarganegaraan; Perkawinan Campuran; Notary; Citizenship; Intermarriage
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:20
Last Modified: 19 Jun 2019 03:20
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3405

Actions (login required)

View Item View Item