Tinjauan yuridis terhadap keabsahan perjanjian perkawinan (pendekatan kasus nomor 585k/pdt/2012)

Kinanti, Sekar Arum (2017) Tinjauan yuridis terhadap keabsahan perjanjian perkawinan (pendekatan kasus nomor 585k/pdt/2012). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (2MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (313kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (358kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (369kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (478kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (363kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (370kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (350kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (341kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf

Download (561kB)

Abstract

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul suatu akibat hukum dalam perkawinan salah satunya pengaturan harta benda dalam perkawinan yang dapat diatur dengan perjanjian perkawinan. Rumusan tentang keabsahan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 585K/Pdt/2012. Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normative melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah syarat sahnya suatu perjanjian ada didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Syarat sahnya perjanjian perkawinan dapat dilihat pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 tentang perkawinan dapat dilihat pada Pasal 29. Perjanjian perkawinan hanya dibuat pada saat sebelum menikah atau perawinan akan dimulai dengan persetujuan calon suami dan calon isteri tanpa adanya paksaan, melanggar batasan-batasan hukum, melanggar agama dan kesusilaan. Pada dasarnya perjanjian perkawinan boleh dibuat tanpa akta Notaris, akan tetapi lebih baik apabila menggunakan akta Notaris karena diakuidan sah dimata hukum. Putusan hakim dalam Putusan tersebut adalah menolak gugatan penggugat karena gugatannya sudah kadaluwarsa / In accordance with the human nature, humankind have a natural tendency to retain (and continue) their generation or descendants. In this case, the right thing to achieve it is through the practice of marriage (matrimony). Marriage is the only way to form a family as marriage is an absolute requirement in forming a family. As marriage exist, there will be a law consequence (effect) within the marriage one of them is assets arrangement within marriage which is written down through prenuptial agreement. The formulation of prenuptial agreement's validity according to The code of Civil law and the Act No.1 year 1974 on marriage, and analysis towards legal considerations done by judges (supreme court judges) in Verdict no. 585K/Pdt/2012. The type of writing that is used is normative law research through literature study. The conclusion of this research is the legitimate provision of an agreement on article 1320 the code of civil law. The legitimate provision of prenuptial aggrement can be seen on article 147 code of civil law and Act No. 1 year 1974 No. 1 on Marriage, can be found on Article 29. Prenuptial agreement can only be made before or about to proceed into marriage with common agreements between prospective husband and prospective wife, without any coercion and legal, religious, moral and ethics violation. Essentially, a prenuptial agreement can be made without a notarial deed, however, it is better to use notarial deed due to the acknowledgment and legitimacy in legal perspective. The Judge's decision in the verdict itself is to reject the plaintiff's claim due to the outdated case

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Kinanti, Sekar ArumUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSari, Vincensia Esti PurnamaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:20
Last Modified: 19 Jun 2019 03:20
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3406

Actions (login required)

View Item View Item