Kewenangan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah

Silvia, Silvia (2015) Kewenangan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (727kB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (327kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (607kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (391kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (422kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (285kB)

Abstract

Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menjalankan kewajibannya, camat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam kecamatan, namun juga dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang berwenang membuat akta jual beli tanah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan pelaksanaannya menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya, untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah, di daerah yang belum cukup terdapat PPAT Sementara. Masalah dalam tugas akhir ini meneliti tentang kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah dan status hukum Akta yang dibuat oleh camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis pembahasan dirangkum secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa jabatan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara masih diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini didukung oleh faktor wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah belum merata di Indonesia dan status tanah di Indonesia masih banyak yang belum terdaftar. Akta yang dihasilkan oleh kantor camat memiliki perbedaan draft namun memiliki esensi yang sama dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada saat ini, akta camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dapat memberikan petunjuk mengenai kepemilikan tanah yang belum bersertifikat / Sub-district head is a person who leads and coordinates the government implementation in the subsidiary area, where in exercising his duties, authorized by the regent/mayor to handle several regional autonomy business and organize general duty of the government. In carrying out his obligations, the subdistrict head is not only functioning as a leader of subdistrict , but also can be appointed as temporary land act registrar, who is authorized to write the deed of sale of land. The clause could be found on article 1 verse (2) the regulation of government number 37 year 1998 about regulation Of Official Position Land Act Registrar.It is stated that temporary land act registrar is the authorized body that was appointed due to its role, to implement the duty of land act registrar, in areas that are not quite there PPATS. The problem of this thesis is to examine the role of sub-district head as a temporary land act registrar in writing up the deed of sale of land act and what is the status of the deed in law. This study is a normative law research which is analytic descriptive. The sources consist of primary, secondary and tertiary law material. The approach of the analysis was qualitative method and finally conclusion was drawn through deductive reasoning. The writer analysed that subdistrict head position as a temporary land act registrar is recognized under the law. This were due to the fact that there were limited availability of Land Registry in all regions and also the number of unregistered land in Indonesia. Although there is difference in the drafts written up by the sub-district head and those by the land registry, they both contains the same essence. For now, the deeds could provide information regarding the ownership of uncertified lands

Actions (login required)

View Item