Pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum (studi kasus perdata nomor 193/pdt.g/2011/pn.jkt.pst)

Megawati, Megawati (2016) Pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum (studi kasus perdata nomor 193/pdt.g/2011/pn.jkt.pst). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (282kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (363kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (385kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (441kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (328kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (441kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (316kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (324kB)

Abstract

Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang. Bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris terkait dengan perkara perdata Putusan No. 193/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst? dan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam perkara sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum? Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis adalah memberikan bahan teori tambahan dan informasi, khususnya tentang pertanggungjawaban notaris terkait dengan perkara sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum, dan secara praktis sebagai wawasan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan perkara perdata Putusan Nomor 193/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst adalah adanya akta perdamaian yang dilanggar. Akta perdamaian No. 59 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Buntario Tigris. Pada saat Akta Perjanjian Perdamaian tersebut ditelilti isinya sewaktu pelaksanaan pembayaran ganti rugi pada bulan Agustus 2010, ternyata nilai ganti rugi tanah Kav. 126 seluas 19.140 m2 yang menjadi obyek perkara ini tidak disebutkan jumlah ganti ruginya brapa atau dalam bentuk apa, dengan demikian Akta Perjanjian perdamaian No. 59 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 menjadi cacat hukum, karena bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 1465. Di sisi lain, ada aspek manipulasi dan tipu muslihat sehingga Akta Perjanjian Perdamaian No. 59 Tahun 2010 menjadi cacat hukum. Pertanggungjawaban notaris dalam perkara sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum mengacu pada aspek normatif atas perbuatan tersebut, dimana tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Ini artinya bahwa notaris menyarankan kepada pihak-pihak yang menjadi korban perbuatan melawan hukum atas sengketa kepemilikan tanah bisa mengajukan gugatan secara perdata, mengingat hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak klien atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus teliti dan selalu memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika / Notaries in carrying out their duties professionally to be aware of their obligations, working alone, to be honest, impartial and full sense of responsibility and providing legal services to people who need its services as well as possible for the public interest. In carrying out the duties and office of a notary must hold fast to the Code of Ethics of Notary because without it, the dignity of professionalism will be lost. How violation committed by a notary relating to civil matters Decision No. 193/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst? and how accountability notary in the case of land disputes as a result of an unlawful act? The purpose of this study is theoretically provides additional theoretical material and information, especially regarding the responsibility notary in connection with proceedings as a result of a land dispute against the law, and practically as an insight to know the form of land dispute resolution as a result of an unlawful act. The method used is a normative juridical research including reviewing the law conceived as norms or rules prevailing in society, and to be a reference the behavior of every person. Violation committed by a Notary related to civil matters Decision No.193/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst is their deed that violated peace. Peace Deed No. 59 Year 2010 dated March 8, 2010 which was made in the Notary Office - Buntario Tigris. At the time of the Deed of Settlement Agreement investigated contents during the implementation of the compensation payment in August 2010, it turns out the value of land compensation Kav. 126 covering an area of 19.140 m2 which is the object of this case do not mention the amount of compensation or in what form, thus the peace Agreement Deed No. 59 Year 2010 dated March 8, 2010 be legally flawed, because it contradicts the Civil Code Section 1465. On the other hand, there are aspects of manipulation and trickery so that the Deed of Settlement Agreement No. 59 2010 proved to be flawed. Accountability notary in the case of land disputes as a result of an unlawful act refers to the normative aspects on the act, which is subject to the provisions of Article 1365 of the Civil Code. This means that the notary suggested to the parties who are victims of illegal acts on land ownership disputes can file civil lawsuits, considering it causes difficulties for the client or the person entitled to exercise its rights certificates. Notary in carrying out its duties and authorities must be careful and always check the correctness of the data provided by comer and hold on Law Number 30 Year 2004 jo Law No. 2 Year 20014 concerning the Notary and in carrying out his position must hold on morals and ethics

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Megawati, MegawatiNIM00000008483UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSihombing, Irene EkaNIDN0307016502UNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 03:24
Last Modified: 02 Dec 2020 05:03
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3468

Actions (login required)

View Item View Item