Perbuatan melawan hukum notaris dengan klien ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang tentang jabatan noatris (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 110/pdt/2012/pt.sby)

Christina, Dwi Novia (2019) Perbuatan melawan hukum notaris dengan klien ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang tentang jabatan noatris (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 110/pdt/2012/pt.sby). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
title.pdf

Download (663kB)
[img] Text (Abstract)
abstract.pdf

Download (205kB)
[img] Text (ToC)
toc.pdf

Download (255kB)
[img] Text (Chapter 1)
chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)
[img] Text (Chapter 2)
chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (353kB)
[img] Text (Chapter 3)
chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (253kB)
[img] Text (Chapter 4)
chapter 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (387kB)
[img] Text (Chapter 5)
chapter 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (192kB)
[img] Text (Bibliography)
bibliography.pdf

Download (230kB)

Abstract

The objective of this research and thesis, is to find out whether conspiracy act committed by Notary can be categorized as unlawful act, and also to know how the effect of law and responsibility of The Notary for their act conspired with the client to make other parties suffer loss. The method used in this research is Juridical Normative Research method , which is a method referring to written regulations or positive law and also other legal materials related to problems. The data used secondary data. Secondary data is the data obtained from literature. This research is done by using Qualitative approach which is Descriptive method to give the data in details about a situation. Unlawful act done by Notary by conspiring with the client to make other parties suffer loss, is an act against legal norms. The role of the constitution concerning Notary and civil code is needed to set provisions about obligation and prohibition obligatorily abide by The Notary. The elements of unlawful act: There is an act, The act is against the law, There is a loss suffered by the victim, There is a clausal relation between the act and the loss, and There is a mistake. In terms of the unlawful act, The Notary can be asked for the responsibility in civil law, code of ethics and the state administration. The letter of appointment given by the minister of law and human rights to The Notary can be revoked and The Notary can be laid off from his position because he is considered unprofessional in doing his job. / Tujuan dari penelitian dan penulisan ini, adalah untuk mengetahui apakah perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh Notaris dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum dan juga mengetahui bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris atas tindakannya berkonspirasi dengan klien untuk merugikan pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Yakni metode yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diproleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dengan cara berkonspirasi dengan kliennya untuk merugikan pihak lain,merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Diperlukan peran Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk mengatur ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang wajib dipatuhi oleh Notaris. Unsur Perbuatan Melawan Hukum: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban,dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Dalam hal terjadi Perbuatan Melawan hukum, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara Perdata, Kode Etik dan Administrasi Negara. Surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris dapat diberhetikan dari jabatannya. Karena Notaris dianggap tidak professional dalam menjalankan jabatannya.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Christina, Dwi NoviaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorTanaya, VellianaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Notary ; Unlawful Act ; The constitution concerning Notary
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Users 15 not found.
Date Deposited: 19 Jun 2019 04:11
Last Modified: 19 Jun 2019 04:11
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3537

Actions (login required)

View Item View Item