Kekuatan pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak yang diatur dalam akta notariil

Sirait, Fransisca Putri Parulian (2015) Kekuatan pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak yang diatur dalam akta notariil. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (398kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (494kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (533kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (496kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (352kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (288kB)

Abstract

Menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, para pelaku bisnis semakin merasakan diperlukannya Notaris untuk membuat berbagai bentuk perjanjian dalam menjalankan usahanya. Semakin kompleksnya bentuk perjanjian yang harus dibuat, dan perlunya ahli yang di anggap netral dalam mengamankan kepentingan para pihak, mendorong para pelaku bisnis membuat perjanjiannya dalam bentuk akta notariil. Peran dan fungsi Notaris dalam membuat perjanjian-perjanjian tersebut perlu, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang diatur oleh Undang-Undang untuk membuat akta-akta perjanjian atau kontrak bisnis di lapangan harta kekayaan, yang dapat memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang nantinya dapat menjadi rujukan pilihan domisili hukum para pihak manakala terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, dan jika perselisihan khususnya perselisihan yang harus berujung sengketa di Pengadilan atau di BANI sesuai pilihan domisili hukum yang dibuat dalam akta notariil tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu mengkaji atau menganalisias data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang- undangan terkait yang mengatur tentang hukum Perjanjian dalam KUHPerdata,UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di analisis secara normatif kualitatif dengan menafsir dan mengkonstruksikan pernyataan dalam perundang-undangan. Berdasarkan analisis penelitian terdapat temuan bahwa kekuatan pembuktian di Pengadilan yang di dalam perjanjian tersebut memuat choice of forum atau pilihan domisili hukum dan dituangkan dalam Akta Notariil, menjadi hal yang sangat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/284 RBg Hukum perdata materil dan formil, mempunyai kualitas nilai pembuktian yang lebih tinggi (kuat), dan berfungsi Probationis Kausa, Terlebih-lebih adanya klausula choice of forum atau pilihan domisili hukum menjadi faktor penentu pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut nantinya yaitu Pengadilan Negeri ataukah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Peneliti juga menemukan bahwa penerapan kesepakatan para pihak terkait kompetensi absolut dalam perjanjian akta notariil yang ada klausula Arbitrasenya, peneliti menemukan bahwa dalam implementasinya masih belum secara mutlak dilaksanakan atau difungsikan oleh lembaga-lembaga Peradilan. Masing-masing masih merasa mempunyai kompetensi mengadili, bahkan Peradilan Negeri yang masih satu atap menginterpretasikan secara berbeda sehingga terjadi dualisme putusan atas kasus yang sejenis (similar), sepihak menyatakan mempunyai komptensi absolut untuk mengadili, dan dipihak lain atas kasus berbeda tapi sejenis menyatakan tidak mempunyai kompetensi absolut / Anticipating the free trade and globalization era, businessmen begin to perceive the importance of services of Notary Public in drafting various forms of agreements in carrying on their business. The more complex agreement is drafted and the greater importance of independent professionals in securing the interest of the parties has encouraged the businessmen to restate their business agreement in a notarial deed. The role and function of Notary Public in drafting agreements is importantly necessary taking into account that Notary Public is appointed as a public official as defined by Law restate business agreements and contracts in a notarial deed in terms of assets as required for the formalities set forth in Article 1320 Civil Code later set as preference to the choice of forum of the parties in the case of disputes, particularly those referred to the jurisdiction of the Court or BANI subject to the choice of forum in a notarial deed. The research applied Juridical Normative method studying or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by construing the law as a set of regulatory instruments or positive norms in the legislation system which provides for contractual law in Civil Code, Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority, Law No. 3 of 2009 on Supreme Court, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Law No. 2 of 2014 on Notary Public. This research also covers literature study on secondary data analyzed on a normative qualitative basis by interpreting and construing the legislation wordings. The analysis conducted in the research revealed the strength of evidence submitted to the Court in an agreement which incorporates choice of forum and restated in a Notarial deed as a very decisive aspect as defined in Article 1866 Civil Code and Article 164 HIR/284 RBg material and formal civil law, stronger quality of evidence and Affirmanti Incumbit Probatio Probationis Kausa, further the clause choice of forum provides the decisive factor to choose which court has the absolute competence whether District Court or Indonesian National Board of Arbitration (BANI). Researcher also found that the agreement of parties as to the absolute competence in a notarial deed is the arbitral clause, the researcher found that it has not been absolutely enforceable by judicial institutions. Each of such institutions judges itself to have the competence to decide, even District Court within the same jurisdiction may have different interpretation resulting in dualism of similar cases, one claiming to have the absolute competence to decide while the other, in different cases but similar, claiming not to have the absolute competence

Actions (login required)

View Item