Analisis yuridis terhadap status tanah hak guna bangunan yang diperoleh warga negara indonesia selama masa perkawinan dengan warga negara asing (studi kasus: putusan nomor 1741/pdt.g/2011/pajs)

Sutandi, Liony (2017) Analisis yuridis terhadap status tanah hak guna bangunan yang diperoleh warga negara indonesia selama masa perkawinan dengan warga negara asing (studi kasus: putusan nomor 1741/pdt.g/2011/pajs). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (348kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (385kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (535kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (453kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (416kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (284kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (484kB)

Abstract

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Tanah di Indonesia dikuasai langsung oleh Negara dan masyarakat Indonesia dapat memohon hak atas tanah tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam karya ilmiah ini meneliti tentang status tanah Hak Guna Bangunan yang diputus sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mekanisme pengalihan tanah Hak Guna Bangunan dan bangunan rumah tinggal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis pembahasan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai tanah Hak Guna Bangunan yang telah diputus sebagai harta bersama dan tanah Hak Guna Bangunan tersebut harus dijual. Tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh subjek hukum yang tidak sesuai dengan persyaratan harus melepas atau mengalihkan haknya paling lambat 1 (satu) tahun setelah memperoleh hak atas tanah tersebut. Apabila tanah Hak Guna Bangunan tersebut tidak dialihkan maka haknya akan hapus. Tanah yang telah hapus haknya menjadi tanah Negara dan tanah Negara tidak dapat dialihkan. Untuk menjalankan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai penjualan tanah dan bangunan rumah tinggal yang menjadi objek sengketa tidak dapat langsung dijual dengan Akta Jual Beli PPAT. Ada 2 (dua) mekanisme yang dapat dilakukan untuk memenuhi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu dengan melakukan permohonan hak baru ataupun dengan melakukan penjualan bangunan rumah tinggal kepada pihak lain / Land is an important part of human life for its survival. The State directly controls land in Indonesia. The people of Indonesia may request the land rights to be used as needed by meeting the requirements stipulated by the applicable legislation in Indonesia. This paper examined the land status of building rights which was ruled as a community property by the South Jakarta Religious Court and the mechanism of the land transfer of Building Rights and the residential building. This research was a descriptive normative legal research. The materials used were primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach used in this paper was legislative approach. The discussion was analyzed qualitatively and the conclusion was drawn deductively. The author analyzed that the South Jakarta Religious Court’s ruling on the land of Building Rights which had been ruled as a community property and the land of Building Rights must be sold. The legal subject having the land of Building Rights not in accordance with the requirements must release or transfer the rights no later than 1 (one) year after obtaining the land rights. If the land of Building Rights is not transferred, the rights will be abolished. The land whose rights has been abolished will become a State land, and State land cannot be transferred. To run the South Jakarta Religious Court’s ruling on the sale of land and residential building which become the objects of the dispute, those cannot be directly sold by the Deed of Sale and Purchase made by Land Deed Officials. There are 2 (two) mechanisms that can be done to fulfill the South Jakarta Religious Court's ruling, namely, by applying for new rights or by selling the residential building to other parties

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Sutandi, LionyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSoerodjo, IrawanUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pendaftaran Tanah; Sertipikat Tanah; Hak Guna Bangunan; Tanah Negara; Permohonan Hak Baru; Hak Pakai; Jual Beli Bangunan; Land Registration; Land Certificate; Building Rights on Land; State Land; Application for New Rights; Rights of Use; Sale & Purchase of Building
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 06:15
Last Modified: 19 Jun 2019 06:15
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3595

Actions (login required)

View Item View Item