Wewenang pengadilan untuk membatalkan akta notaril. Suatu kajian terhadap putusan pengadilan tinggi bandung no. 451/pdt/2015/pt.bdg

Sakti, Soekarno Soetya (2017) Wewenang pengadilan untuk membatalkan akta notaril. Suatu kajian terhadap putusan pengadilan tinggi bandung no. 451/pdt/2015/pt.bdg. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (329kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (341kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (421kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (501kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (407kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (463kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (349kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (416kB)

Abstract

Perjanjian yang di buatkan akta notaril memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun perjanjian yang dimuat di dalam akta notaril tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga jika suatu perjanjiandalam bentuk akte notaril memiliki cacat hukum maka akta tersebut terdapat kemungkinan dimintakan pembatalan atau batal demi hukum,. Dalam hal perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaril mengandung cacat sehingga dapat dibatalkan, maka pembatalan perlu dimintakan kepada pengadilan yang dapat memutuskan pembatalan tersebut dan sepanjang pembatalan belum dilakukan oleh pengadilan maka akta notaril tersebut tetap berlaku dan mengikat. Lalu dalam praktek menimbulkan masalah; apakah pengadilan berwenang membatalkan suatu akta notaril, termasul akta notaril yang memuat suatu perjanjian yang cacat?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi terhadap bahan hukum primer berupa putusan-putusan mahkamah agung, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan beberapa surat kabar dan artikel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam peraraturan positif yang berlaku tidak ada larangan bagi pengadilan untuk membatalkan suatu akte notaril, tetapi di dalam prakteka ada putusan pengadilan yang mengindikasikan bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan akta notaril. Tetapi ada beberapa putusan pengadilan, termasuk putusan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang membatalkan suatu akte notaril sekalipun akte itu mengandung cacat, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, padahal di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat menyatakan tegas ketidakwenangan pengadilan untuk membatalkan akte notaril / He agreement made in the notarial deed has perfect proofing power, but the agreement contained in the notarial deed is subject to the terms of the validity of the agreement set forth in the provisions of Article 1320 of the Civil Code so that if a contract in the form of a notaril deed has a legal defect the deed There may be a request for cancellation or nullification by law. In the case of an agreement made in the form of a notarial deed containing a defect so that it can be canceled, the cancellation shall be requested to the court that may decide on the cancellation and as long as the cancellation has not been made by the court, the notary deed shall remain valid and binding. Then in practice cause problems; Does the court have the authority to annul a notarial deed, including the notarial deed containing a defective agreement ?. The type of research used is normative legal research. The approach in this research is normative juridical approach. The type of data used is secondary data. Data collection techniques in this study using techniques of study of primary legal materials in the form of grand court rulings, legislation related to the object of research and some newspapers and articles. The results conclude that in the positive applicable regulations there is no prohibition for the court to annul a notaril deed, but in practice there is a court decision indicating that the court is authorized to annul the deed of notaril. However, there are several court decisions, including the decision of the Bandung High Court, that the court is not authorized to annul a notarial deed even if the deed contains a defect, referring to the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1420 K / Sip / 1978, whereas in the legal considerations of the Supreme Court It does not contain expressly expressing the jurisdiction of the court to annul the deed of notaril

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Sakti, Soekarno SoetyaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorPandika, RusliUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:45
Last Modified: 19 Jun 2019 07:45
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3599

Actions (login required)

View Item View Item