Kekuatan hukum penguasaan tanah (in beheer) pt kereta api indonesia (persero) sebagai alas hak atas tanah

Hidayati, Putri Yulia (2017) Kekuatan hukum penguasaan tanah (in beheer) pt kereta api indonesia (persero) sebagai alas hak atas tanah. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (339kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (365kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (487kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (496kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (369kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (548kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (357kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menguasai banyak aset tanah yang bersumber dari Nasionaliasasi Perusahaan Belanda yang saat ini secara fisik banyak diduduki oleh pihak lain salah satunya yaitu aset tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Jalan Jawa/Jalan Veteran Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang telah terjadi sengketa sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah terbit Putusan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125 PK/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015. Atas dasar hal tersebut diperlukan penelitian mengenai sejauh mana kekuatan hukum penguasaan tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdasarkan penguasaan tanah (in beheer) yang belum dikonversi dan upaya perlindungan hukum aset tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bersumber dari penguasaan tanah (in beheer) yang belum dikonversi dalam menghadapi gugatan dari pihak lain. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum penguasaan tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Nasional Milik Belanda Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta – Api dan Tilpon Milik Belanda sementara pelaksanaan konversi hak atas tanahnya berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan dimaksud PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap aset tanah yang dikuasai dengan melakukan pendaftaran hak / Whereas PT Kereta Api Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise controls many land assets that are sourced from the Nationalization of Dutch Company which is currently physically occupied by many other parties, one of which is the land assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) located in Jalan Java / Veteran Road of Kelurahan Gang Buntu, East Medan Sub-district, Medan City, which has been a dispute up to the legal review and has been issued a Judicial Review by Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 125 PK / Pdt / 2014 dated 21 April 2015. It is necessary to research the extent to which the legal power of land ownership of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on land acquisition and legal protection of land assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) derived from land acquisition (in beheer) that has not been converted in the face of a lawsuit from another party. In this research, data collection is done by using approach of legislation and approach of case. From the results of this study, it can be concluded that the legal power of land tenure of PT Kereta Api Indonesia (Persero) stems from the provisions of legislation as contained in Law No. 86 of 1958 on Nationalization of Dutch National Enterprises Jo. Government Regulation No. 8 of 1953 on the Control of State Land Jo. Government Regulation No. 2/1999 on the Principles of the Implementation of the Dutch Company Nationalization Law Jo. Government Regulation No. 41 of 1959 on the Nationalization of Dutch Fire and Ticket Railway Company and for the implementation of the conversion of land rights is based on the provisions contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1960 on the Basic Regulations of Agrarian Principles. Based on the aforementioned provision PT Kereta Api Indonesia (Persero) may conduct legal safeguard against the assets of the controlled land by registering rights

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Hidayati, Putri YuliaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorGunanegara, GunanegaraUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Penguasaan Tanah; Alas Hak Atas Tanah; Land Acquisition; The Land Right
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:45
Last Modified: 19 Jun 2019 07:45
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3621

Actions (login required)

View Item View Item