Tanggung jawab notaris dalam sistem administrasi badan hukum menurut undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan aplikasinya dengan kajian perspektif undang-undang jabatan notaris

Deciana, Natalia (2017) Tanggung jawab notaris dalam sistem administrasi badan hukum menurut undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan aplikasinya dengan kajian perspektif undang-undang jabatan notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (385kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (349kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (421kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (594kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (314kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf

Download (283kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (304kB)

Abstract

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam SABH saat ini, pendirian atau perubahan anggaran dasar suatu PT dilihat hanya melakukan tiga tahapan, yaitu: pertama, notaris memasukan data perseroan yang dibutuhkan di situs AHU Online; Kedua, notaris melakukan pembayaran ke PNBP di Bank dengan membawa tagihan yang dikeluarkan oleh Sistem AHU Online, serta ketiga, Notaris langsung mencetak Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Persetujuan yang dikeluarkan secara online oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem tersebut dari sisi seorang Praktisi yaitu Notaris tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah tanggung jawab Notaris menjadi lebih besar dari sebelumnya karena proses pengesahan dan/atau persetujuan dipercayakan penuh kepada Notaris dalam hal ini dokumen fisik tidak wajib diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kelebihan dari sistem tersebut adalah Proses menjadi lebih mudah, cepat dan transparan, Kepastian Hukum lebih terjamin, Keaslian SK dan/atau surat persetujuan dapat langsung diketahui dengan teknologi QR Code, Efisiensi SDM untuk memberikan layanan, Tidak ada celah untuk pungutan liar, Seluruh proses dapat dimonitor secara realtime. Selain hal tersebut, pengaturan SABH saat ini yaitu Notaris tidak diwajibkan untuk memberikan dokumen fisik kepada Kemenkumham sehingga Notaris dituntut harus lebih saksama dan mandiri sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut harus sangat diperhatikan karena akan berdampak kepada akta yang dibuat oleh Notaris / Sistem Administrasi Badan Hukum” or “SABH” (formerly called “Sisminbakum”) is a type of legal services provided to the business community in the legalization process of Limited Liability Company (PT), approval of amendment of the articles of association of PT, acceptance of change of articles of association of PT and data changing of PT As well as other electronic information notifications (via computer and internet networks) organized by the Directorate General of General Law Administration (Ditjen AHU) at the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. In the current SABH, the establishment or amendment of the articles of association of a PT is seen to perform only three stages: first, the notary submits the required company data on the AHU Online website; Second, the notary makes payment to PNBP at the Bank with a charge issued by the AHU System Online, and thirdly, the Notary directly prints Decree (SK) and / or Letter of Approval issued online by the Ministry of Law and Human Rights. From the side of a Practitioner which is Notary, the system certainly has advantages and disadvantages. The drawback is that the responsibility of the notary becomes greater than before because the approval process and / or the approval are fully entrusted to the Notary in this case the physical document is not required to be submitted to the Ministry of Justice and Human Rights. While the advantages of the system is the process becomes easier, faster and transparent, Legal certainty is more secure, the authenticity of SK and / or approval letter can be directly known with QR Code technology, Human Resource Efficiency to provide services, No gap for illegal levies, Can be monitored in realtime. In addition to that, the current SABH arrangement of Notary is not required to provide physical documents to Kemenkumham so that the Notary is required to be more thorough and independent in accordance with Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Law. It should be very concerned because it will affect the deed made by Notary

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Deciana, NataliaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSulistyani, DiahUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Notaris; SABH; Perseroan Terbatas; Notary; Limited Company (PT)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 08:35
Last Modified: 19 Jun 2019 08:35
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3626

Actions (login required)

View Item View Item