Studi perbandingan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Louisiana State, Amerika Serikat

Simanjuntak, Jessica (2017) Studi perbandingan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Louisiana State, Amerika Serikat. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (313kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (409kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (344kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (299kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Studi Perbandingan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Dengan Louisiana State dilatarbelakangi bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam putusan tersebut merubah Pasal 29 ayat 1, dimana perjanjian perkawinan menjadi dapat dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Sebelum adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Tidak diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung bukan berarti tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk pasangan suami istri melakukan pemisahan harta pada saat perkawinan berlangsung, salah satu cara adalah membuat perjanjian pemisahan harta seperti yang dilakukan oleh Junaida dan Kazuo Sawachi, dimana mereka mengajukan permohonan pembuatan pemisahan harta ke pengadilan Jakarta Timur mengenai perjanjian pemisahan harta ini diatur didalam . Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Karena ada berbagai ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka penulis mencoba mencari tahu bagaimana perjanjian perkawinan yang diatur di Louisiana State dan membandingkannya dengan peraturan di Indonesia. Studi perbandingan dengan hukum Louisiana State disebabkan karena state ini menggunakan sistem perundang-undangan yang berlaku (civil law) meskipun Amerika Serikat sendiri menganut sistem peradilan (common law). Di dalam aturan hukum Louisiana State telah terlebih dahulu mengenal perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang disebut post-nuptial agreement, untuk mengenal lebih jelas mengenai perjanjian perkawinan di Louisiana dijelaskan analisis kasus Muller v Muller sebagai bahan penelitian untuk menjelaskan bagaimana perjanjian perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan didalam undang-undang Louisiana State / Comparative Law Research Of Marital Agreement Between Indonesia Law and Louisiana State based on Constitutional Court verdict (Putusan Mahkamah Konstitusi) Number 69/PUU-XIII/2015 that change meaning of Article 29 point 1, that marital agreement can be made before or during marriage. There’s a way that couple can made beside making a marital agreement in during marriage, the way is making a separation agreement during marriage like Junaida and Kazuo Sawachi do, which is they made a separation agreement , submitted to the East Jakarta court this regulation are written on Article 186 Civil Code Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and beside that there’s a rules Government Regulation (Peraturan Pemerintah) Number 103/2015 about Ownership a Residential house by foreign people in Indonesia, regulating about separation agreement. Because there is some regulation in Indonesia, a writer tried to compare a marital agreement law in Indonesia with marital agreement law in Louisiana State. Comparative Law with Louisiana State Law because this state using civil law even though United States of America using common law. In Louisiana State formerly regulating making a marital agreement during marriage which is called post-nuptial agreement, to know better about marital agreement in Louisiana writer will analyze Muller v Muller case as a research materials to describe how marital agreement can be null and void by court because lack of proper form

Actions (login required)

View Item