Peran notaris dalam pembuatan akta pencatatan harta pailit dalam proses kepailitan berdasarkan undang-undang yang berlaku

Nurcahya, Indra (2017) Peran notaris dalam pembuatan akta pencatatan harta pailit dalam proses kepailitan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (323kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (389kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (452kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (515kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (370kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (491kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (383kB)

Abstract

Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah untuk membuat akta autentik sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Sementara salah satu tugas Kurator berdasarkan Pasal 100 Ayat (2) UUKPKPU adalah untuk melakukan pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Berdasarkan ketentuan ini, Kurator dapat melakukan pencatatan harta pailit dengan Akta Notaris, namun hal tersebut tidak dipersyaratkan karena pencatatan di bawah tangan diperbolehkan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tugas Kurator dalam pencatatan harta pailit sehubungan dengan proses kepailitan berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta pencatatan harta pailit sehubungan proses kepailitan berdasarkan kajian Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu terlebih dahulu mengkaji tugas Kurator dalam pencatatan harta pailit dan pembuatan akta relaas oleh Notaris dengan mengkaji perundang-undangan di Indonesia kemudian menganalisis pasal-pasal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah dianilisis secara kwalitatif normatif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UUKPKPU, yaitu pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dan peran Notaris dalam pencatatan harta pailit dengan akta relaas sesuai dengan permintaan dari Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN / Article 15 Paragraph (1) of UUJN stipulates that one of the authorisations of Notaries is to prepare deeds as wished by the related parties. Meanwhile, one of Receivers’ duties is to do bankruptcy assets recording based on Article 100 Paragraph (2) of UUKPKPU, which may be done privately with an approval from the Supervisory Judge. Based on this provision, Receivers may perform the bankruptcy assets recording with a Notarial Deed, however, it is not mandatory since it can also be done with a privately drawn record. Based on foregoing, the main issue of this research is on how the duties of Receivers in performing bankruptcy assets recording in a bankruptcy process based on review of Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, and how is the role of Notaries in preparation of deed of bankruptcy assets record in relation to bankruptcy process based on UUJN. The type of this research is normative law research, by firstly review the task of Receivers in recording bankruptcy assets and relaas deed preparation by Notaries by reviewing the laws in Indonesia, further, to analyse the relevant articles in the laws. The type of data used in this research are secondary data. Data collection technique used in this research was used for primary, secondary and tertiary legal sources that are used to answer the main issues by a qualitative normative analysis. From such research results, it is concluded that the task of Receivers is to do recording of bankruptcy assets as regulated under Article 100 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 UUKPKPU is The Recording of Bankruptcy Assets can be done under the hands of the Receiver with approval of the supervisory judge and the role of Notaries in the recording of bankruptcy assets is by preparing relaas deed as requested by Receivers as regulated under Article 15 Paragraph (1) of UUJN

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Nurcahya, IndraUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSilalahi, UdinUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Notaris; Kurator; Akta Notaris; Pencatatan Harta Pailit; Notaries; Receivers; Notarial Deed; The Recording of Bankruptcy Assets
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 04:08
Last Modified: 19 Jun 2019 04:08
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3656

Actions (login required)

View Item View Item