Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris

Hildayani, Ayunda Agustine (2017) Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (2MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (285kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (297kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (469kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (306kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (351kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (284kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Perubahan regulasi hukum di bidang Perkoperasian di Indonesia menyebabkan perubahan pada proses pelaksanaan perkoperasian yang berlaku. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh undang-undang perkoperasian, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pemberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara langsung memberikan dampak terhadap proses pengesahan pendirian perkoperasian di Indonesia. Kewenangan pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya didelegasikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas pembantuan, kini kembali ke tangan Pemerintah Pusat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut, harus diketahui bagaimanakah usaha pemerintah dalam menerapkannya dan dampaknya terhadap akta yang dibuat sebelum Peraturan Menteri tersebut disahkan, dan bagaimana penerapannya terhadap Notaris selaku Pembuat akta koperasi dan akta yang dibuatnya setelah Peraturan Menteri tersebut diberlakukan. Metode pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang juga didukung oleh pendekatan dengan melakukan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif. Sebagai salah satu wujud dari penerapan Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah meluncurkan sistem administrasi badan hukum koperasi online (SISMINBHKOP) untuk mempermudah proses permohonan pengesahan. Akta yang dibuat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap sah secara hukum. Notaris selaku pembuat akta koperasi dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peran yang lebih besar dan menggunakan SISMINBHKOP sebagai media dalam melakukan proses permohonan pengesahan badan hukum koperasi / Legal regulations changes in the field of Cooperatives in Indonesia cause changes to the applicable operational processes. These changes are not only influenced by cooperative laws, but also other related legislation. The enactment of Law no. 23 of 2014 on Regional Government directly affects the process of legalization of cooperatives in Indonesia. The authorization of the legal entity legalization that was initially delegated by the Minister of Cooperatives together with Small -Medium Enterprises to the Regional Government as the assistant of the Co-Administration is now back to the Central Government. To follow up the matter, the Minister of Cooperatives together with Small-Medium Enterprises issued Ministerial Regulation No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 on Institutional Cooperatives. With the issuance of the Ministerial Regulation, it should be known how the government's efforts in applying it and how its impact on the deed made before the Ministerial Regulation is approved, and how its application to the Notary as the Co-operative maker and the deed made after the Minister Regulation is enacted. Methods of this research is conducted by normative juridical which is also supported by conducting interview approach. Data analysis is done qualitatively. As one manifestation of the application of the Ministerial Regulation, the Government launched an online cooperative legal system (SISMINBHKOP) administration system to simplify the process of application for approval. Deeds made before this Ministerial Regulation shall remain lawful. Notary as the author of the cooperative deed in the implementation of its duties have a bigger role and use SISMINBHKOP as a medium in conducting the application process legalization of legal entity cooperatives

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Hildayani, Ayunda AgustineUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorTukgali, Lieke LUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Koperasi; SISMINBHKOP; Notaris; Cooperatives; Notary
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 09:04
Last Modified: 19 Jun 2019 09:04
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3667

Actions (login required)

View Item View Item