Pembatalan akta hibah oleh ayah kandung pada anak- anaknya terhadap obyek hibah harta bersama perkawinan (kajian atas putusan pengadilan tinggi agama jakarta nomor 102/pdt.g/2015/pta jk

Sunggingsari, Retno (2017) Pembatalan akta hibah oleh ayah kandung pada anak- anaknya terhadap obyek hibah harta bersama perkawinan (kajian atas putusan pengadilan tinggi agama jakarta nomor 102/pdt.g/2015/pta jk. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (991kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (280kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (331kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (417kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (452kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (380kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (477kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (288kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (363kB)

Abstract

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada phak lain yang dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun dari si penerima hibah. Sebagai perjanjian, digolongkan sebagai perjanjian cuma- cuma yang memberikan adanya prestasi dari satu pihak saja, tanpa adanya kontra prestasi dari pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hibah yang berfungsi sosial sebagai suatu ikatan tali silahturahmi untuk menghindari masalah perpecahan keluarga saat menghadapi warisan orangtua kelak sesudah meninggal dunia. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan penerima hibah, kecuali hibah yang dilakukan oleh orangtua kepada anak- anaknya. Namun faktanya telah timbul permasalahan hukum menyangkut tanah sebagai obyek hibah dalam perkara yang bersumber dari pembatalan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang memerlukan penyelesaian pengadilan agama bagi para pihak yang beragama Islam. Hal tersebut , membuat kepastian hukum atas akta hibah menjadi semakin menjauh dan fungsi utama dari hibah yaitu memupuk rasa persaudaraan dan silahturahmi antara pemberi dan penerima hibah tidak berjalan sesuai harapan. Penelitian ini akan mengkaji tentang perkara pembatalan akta hibah oleh pemberi hibah terhadap obyek hibah berupa harta bersama perkawinan dan realita hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, perkara pembatalan hibah hanya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhadap penarikan persetujuan hibah yang berupa pernyataan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah sepanjang menyangkut bagiannya dalam harta bersama yang belum dibagi pada saat terjadinya perceraian, sedangkan akta hibahnya tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat. Namun ternyata putusan pengadilan ini tidak dapat dilaksanakan atau hanya mempunyai kekuatan hukum diatas kertas saja / Hibah is a grant given from a person to another when the giver is still alive, without expecting any return from the receiver of the Hibah. This is a free agreement that contains performance from one party, without counter- performance from other party. This is in accordance to the principle of hibah, whose function is social, as a bond of hospitality to prevent issues of family feuds when facing family inheritance after the parents has deceased. According to Compilation of Islamic Law and Compilation of Sharia Economic Law, hibah cannot be annulled by one party without the approval of the receiver of the hibah, unless it is the parents who revoke the hibah given to their children. However, legal issues emergs regarding the land as the object of the hibah, in the case originated from the annulment of hibah deed proceeded by Land Deeds Officials and requires a Religious Affairs Court settlement for the parties who are Muslims. Thus, the certainty of the law is becoming vague and the initial main function of the hibah cannot be achieved. This study is analyzing about a case of hibah annulment by the hibah giver on the marital property as object of hibah and the legal reality that arises from the verdict of Jakarta Religious Affairs Court of Appeal that has the certainty of the law. The methodology of the research is juridice normative with law and study case approach. The result of the research demonstrates the hibah annulment can only be granted by the Judges of the Jakarta Religious Affairs Court of Appeal with the condition the part of the hibah giver in the marital property is not divided before the divorce, meanwhile the hibah deed remain valid and has the certainty of law. However, the verdict cannot be executed or has legal force only on paper

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Sunggingsari, RetnoUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorPandamdari, EndangUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pembatalan/Penarikan Hibah; Harta Bersama; Putusan Pengadilan; Annulment; Hibah; Marital Property; Court Verdict
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 09:04
Last Modified: 19 Jun 2019 09:04
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3681

Actions (login required)

View Item View Item