Analisis terhadap kekuatan hukum klausula penyelesaian sengketa dalam sengketa pembiayaan konsumen (studi kasus: putusan mahkamah agung nomor: 335k/pdt.sus/2012).

Laksmana, Lorenzius Efan (2017) Analisis terhadap kekuatan hukum klausula penyelesaian sengketa dalam sengketa pembiayaan konsumen (studi kasus: putusan mahkamah agung nomor: 335k/pdt.sus/2012). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (666kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (287kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (322kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (431kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (500kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (288kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (346kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat modern. Namun untuk mendapatkan sebuah mobil, dana yang perlu dikeluarkan tidaklah sedikit, tetapi saat ini untuk mendapatkan sebuah mobil, seseorang tidak harus mengeluarkan dana yang banyak secara tunai, karena ada pembiayaan konsumen. Namun, terjadinya kredit macet menyebabkan perusahaan pembiayaan melakukan pelelangan terhadap kendaraan milik konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Dalam kasus antara Sunardi dan PT. Mandiri Tunas Finance, Sunardi mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meskipun sebelum terjadinya sengketa telah disepakati mengenai klausula penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum klausula penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha? serta apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor: 335K/Pdt.Sus/2012 sudah tepat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Apabila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun melalui pengadilan negeri. Namun jika sebelum terjadinya sengketa, di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sudah diatur mengenai penyelesaian sengketa maka Penulis dapat simpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 335K/Pdt.Sus/2012 tidaklah tepat /The car is one the means of transportation that is very important for the activity of the modern society. But today to get a car, the cost that needed to be spent is not small, but now to get a car, a person does not have to spend a lot of money in cash, because there is a consumer finance. However, the occurrence of bad debts causes the finance company do the auction against vehicles that belong to the consumer. This causes consumers to feel aggrieved and filed a lawsuit against the consumer finance company. In the case between Sunardi and PT. Mandiri Tunas Finance, Sunardi filed a lawsuit against the consumer finance company through the Consumer Dispute Resolution Agency, although before the dispute happens, has been agreed on dispute settlement clause in state court. The problem is how is the legal force of dispute settlement clause that has been arranged in consumer financing agreement when there is a dispute between consumer and consumer finance company? And whether the legal consideration of the supreme court judge in adjudicating consumer finance dispute on supreme court decision number: 335K/Pdt.Sus/2012) is correct or not? This study is using normative law research methods. When looking at the provisions of the Consumer Protection Act, the aggrieved consumer may file a lawsuit to the consumer financing company through the Consumer Dispute Resolution Agency or through a state court. But, if before the dispute happens, in the consumer financing agreement is already set on dispute resolution, then the Author can conclude that based on Article 1338 Indonesian Civil Code, all legally-made agreements act as laws for the parties who make it and the Supreme Court decision number: 335K/Pdt.Sus/2012) is not correct

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Laksmana, Lorenzius EfanUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorSihombing, JonkerUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Analisis; Kekuatan Hukum; Klausula Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan Konsumen; Analysis; Legal Force; Dispute Settlement Clause; Consumer Financing
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 09:04
Last Modified: 19 Jun 2019 09:04
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3683

Actions (login required)

View Item View Item