Perlindungan hukum bagi notaris terhadap keputusan majelis kehormatan notaris yang telah menyetujui diperiksanya akta notaris dalam proses peradilan

Afni, Linda Sari (2017) Perlindungan hukum bagi notaris terhadap keputusan majelis kehormatan notaris yang telah menyetujui diperiksanya akta notaris dalam proses peradilan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (413kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (512kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (391kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (484kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayan hukum kepada masyarakat sehingga memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris merupakan seorang Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat sebuah akta otentik.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa, untuk mengambil fotokopi minuta akta seorang Notaris dan memanggil seorang Notaris dalam penegakan hukum harus melalui Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris lahir, akibat kebutuhan perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan didalam pelaksanaan proses penegakan hukum, dimana pemanggilan Notaris oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Timbul pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah menyetujui diperiksanya akta Notaris dalam proses peradilan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai perlindungan hukum bagi Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah menyetujui diperiksanya Notaris dalam proses peradilan adalah adanya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) UUJN jo Pasal 25 ayat (3) b Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 bahwa penyerahan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan penyidik, penuntut umum atau hakim wajib dibuatkan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Adapun kekurangan dalam pelaksanaannya adalah belum ada peraturan yang jelas mengenai tata cara pemeriksaan terhadap minuta akta. Untuk itu sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan mengenai tata cara pemeriksaan akta Notaris / A Notary is a particular professions within the legal service to the society that it is necessary to obtain the guarantee of legal certainty and achieve. Notary is a public official who is authorized to make an authentic act. Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 Year 2004 on Notary, explains that, to take a photocopy of a Notary deed minuta and call a Notary in law enforcement, through the Notary Honorary Council. Honorary Council of Notaries of birth, due to the need of legal protection against a Notary in deed. Notary Honorary Council is indispensable in the implementation of the law enforcement process, where the calling Notary by law enforcement (police, prosecutors, judges) must obtain permission from the Notary Honorary Council. So the question arises, how the legal protection for the Notary to the decision of Notary Honorary Council gives its approval to police, prosecutors or judges to to take a photocopy of a Notary deed minuta and call a Notary in judicial process. The form of research used is normative law research supported by secondary data obtained through literature study. Research on this library is firstly done inventory, classification, and selectively selects the library materials needed, in order to get the theoretical basis in the form of regulations, opinions, or the findings of experts that closely related to the problem of research. Based on research outputs by the author, that the legal protection for a Notary on decision of the Notary Honorary Council to approve the examination of notaril deed in the judicial process is in Article 66 paragraph (2) UUJN and Article 25 paragraph (3) letter b Permenkumham 7/2016 that the submission of photocopies of minuta deeds and/or letters required by the investigator, public prosecutor or judge shall be made a Minutes of Submission signed by a Notary and investigator, public prosecutor or judge witnessed by 2 (two) witnesses.The obstacles in its implementation is yet the establishment of implementing regulations concerning the procedures for examination of the deed Minutes. Therefore, the government should make a regulation concerning the procedure of the Notarial deed

Actions (login required)

View Item