Veronica, Veronica
(2019)
Comparative legal analysis on the obligation of the disclosure of third party funding in international commercial arbitration in comparison with Singapore and Hongkong arbitration procedures = Analisa hukum komparatif terhadap kewajiban untuk mengungkapkan pendanaan dari pihak ketiga di dalam arbitrase komersial internasional antara prosedur arbitrase Singapura dan Hongkong.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Skripsi ini akan membahas tentang fenomena global yaitu, Pendanaan Pihak Ketiga. Pendanaan pihak ketiga menyediakan mekanisme yang memungkinkan klien dengan kemampuan keuangan yang sebelumnya tidak dimiliki untuk dapat mengajukan klaim dalam sengketa. Hal ini dikarenakan biaya administrasi dan biaya klaim arbitrase yang sangat tinggi. Beberapa masalah yang mungkin muncul dari adanya pendanaan dari pihak ketiga yaitu antara lain pengungkapan informasi rahasi dan konflik kepentingan. Saat ini, tidak ada peraturan tertulis di Indonesia dan negara yang telah mengatur ini adalah Singapura dan Hong Kong yang mengatur pendanaan pihak ketiga. Penelitian ini membahas siapa yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan tentang penyandang dana pihak ketiga dan dengan ini, sejauh mana ruang lingkup informasi yang harus diungkapkan untuk mencegah kerugian yang berpotensi terjadi dengan adanya pendanaan pihak ketiga. Pihak yang mengetahui tentang pendana pihak ketiga tersebut seharusnya mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut, tetapi informasi itu dilindungi oleh klausal kerahasiaan. Selanjutnya, masalah yang mungkin muncul yaitu sejauh mana informasi akan diungkapkan. Pendana mungkin memiliki pengaruh substansial sampai pada titik bahwa mereka dianggap menggantikan pihak yang didanai dalam persidangan, yang dianggap sebagai penyalahgunaan proses dalam arbitrase. Hal ini harus diungkapkan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Pengadilan dianggap memiliki wewenang untuk memerintahkan pengungkapan karena dianggap perlu untuk proses arbitrase agar tetap adil dan transparan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses arbitrase oleh pihak yang terlibat. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan komparatif ketika meneliti dan menganalisis rumusan masalah. Sebagai kesimpulan, Penulis merekomendasikan bahwa kewajiban untuk mengungkapkan pendanaan pihak ketiga yang terlibat dalam arbitrase.
Actions (login required)
 |
View Item |
