Putusnya perkawinan karena kematian serta akibat hukumnya terhadap masalah hak waris dengan adanya perjanjian perkawinan

Saragih, Ernita Juli (2017) Putusnya perkawinan karena kematian serta akibat hukumnya terhadap masalah hak waris dengan adanya perjanjian perkawinan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (406kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (472kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (364kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (511kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)

Abstract

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan mengenai harta benda bersama suami isteri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan. Berdasarkan KUHPerdata, sejak dimulainya perkawinan terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri kecuali diadakan perjanjian kawin. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 KUHPerdata, Perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum terjadinya perkawinan dan diletakkan dalam bentuk akta Notaris. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus mengenai perjanjian kawin pada putusan No.48/Pdt.G/2013/PN.Pkl dan putusan No.194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn. Ruang lingkup penelitian normatif disini dibatasi pada penelitian mengenai kedudukan hukum pasangan Pewaris, akibat hukum akta notaris perjanjian perkawinan terhadap seluruh ahli waris jika perkawinan putus karena suami atau isteri meninggal terlebih dahulu dari pasangannya. Pertimbangan hakim dalam perkara No.48/Pdt.G/2013/PN.Pkl adalah tepat sebagaimana ditunjukkan dalam bukti berupa surat akta jual beli tanah (obyek sengketa), tertanggal setelah terjadinya perkawinan dan SHM nya atas nama 2(dua) maka harta tersebut merupakan harta bersama suami dan isteri. Dalam perkara No.194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn, putusan Majelis Hakim sudah tepat dengan menyatakan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, siapapun terikat dengan akta notaris itu. Perjanjian kawin tentu tidak menghapus hak pasangan sebagai ahli waris, demikian juga tetap berlaku kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku / A marriage may result in problems of common property of a husband and a wife and personal and/or separate property. Based on Indonesian civil code a marital community of property of a husband and that of a wife takes place since the initiation of a marriage, except there is a prenuptial agreement. Under Article 147 of the Indonesian civil code a prenuptial agreement may be made only before a marriage and written in an act of notary. The data of this study was collected using legal approach and case approach of prenuptial agreement on the verdicts No.48/Pdt.G/2013/PN.Pkl and No.194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn. The scope of the normative study was limited to the legal position of heir when the dissolution of a marriage took place because the husband or the wife was dead first. The judge in the case No.48/Pdt.G/2013/PN.Pkl has given right consideration as indicated in the evidence of the deed of sale and purchase of land (dispute object) signed on the day after the marriage has taken place and since the freehold title is in the names of both the husband and the wife, the property was their marital community of property. In the case No.194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn, the judge has made a right verdict by stating that the prenuptial agreement act was valid as an authentic act with perfect evidentiary power and any body was bond by the act of notary. The prenuptial agreement did not waive the right of the married couple as the heir and it was also valid for the heir under the existing law

Actions (login required)

View Item