Analisis hukum terhadap ketentuan perluasan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah menjadi 1 (satu) provinsi berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah

Nawa, Dea Marsella (2017) Analisis hukum terhadap ketentuan perluasan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah menjadi 1 (satu) provinsi berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (389kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (464kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (422kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (285kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik di bidang pertanahan. Batas kewenangan seorang PPAT hanya berada di suatu kabupaten/kota. Batas kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada tahun 2016, batas kewenangan tersebut mengalami perubahan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 12 peraturan baru tersebut menetapkan bahwa batas kewenangan seorang PPAT berada pada satu provinsi yang sama dengan wilayah jabatan notaris. Dalam praktiknya, meskipun peraturan tersebut disahkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan diberlakukan pada tanggal 27 Juni 2016 namun peraturan tersebut belum berlaku secara efektif hingga tujuh bulan lamanya sejak tanggal pengesahannya sampai saat ini. PPAT juga masih membuat akta-akta terbatas di wilayah kabupaten/kota dan belum melaksanakan praktik pembuatan akta dalam lintas batas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan hasil wawancara. Analisis pembahasan dirangkum secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa faktor-faktor Pemerintah memperluas batas kewenangan PPAT menjadi satu provinsi karena mengembalikan kewenangan PPAT sperti sebelum tahun 1998, wilayah jabatan tersebut sejalan dengan batas wilayah jabatan notaris dan mengurangi masalah di wilayah kabupaten/kota. Adapun penyebab Pemerintah belum memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 karena belum adanya Petunjuk Teknis dari kantor pertanahan pusat ke kantor pertanahan di wilayah kabupaten/kota, adanya masa persiapan kantor pertanahan terkait dengan kewajiban pengawasan serta pertimbangan terhadap meningkatnya potensi konflik akibat perluasan wilayah jabatan PPAT. Potensi konflik tersebut muncul karena PPAT tidak mengetahui subyek dan obyek tanah akibat wilayah kewenangan yang terlalu luas dan meningkatnya potensi persaingan tarif antar PPAT / Land deed official is a public official who is authorized to make the authentic deeds related to land sector. A land deed official authority was limited in a district or a city. The regulation stated in article 12 of Government Regulation number 37 of 1998 on the Position Rules of land deed official. In 2016, the authority was limit revised by Government Regulation number 24 of 2016 on amendment of Government Regulation number 37 of 1998 on the Position Rules of land deed official. Article 12 extends that the authority of a land deed official is in a province as same as public notary authority. In fact, although the regulation was legalized on June 22, 2016 and came into force on June 27, 2016, but this regulation is not effective as long as seven months until this research written. Land deed official still make deeds limited in a district or a city and does not executed this regulation in cross border district within a province. This study is a normative law research which use analytic descriptive. The sources consist of primary and secondary law material which are supported with interviews. The approach of the analysis uses qualitative method and finally conclusion was drawn through deductive reasoning. The writer analyzed that factors the government imposed the extension authority of land deed official into one province is for relegalized the authority of land deed official just as before 1998, the office area is in line with public notary authority and to reduce problems of extension in the district or a city. The applicable regulation caused by the absence of the Technical Guidelines of the land center officer center to the land district office, the preparation period the land office associated with compliance monitoring and consideration of the increasing potential conflicts related with expansion of land deed official authority. The potential for conflict increases because land deed official is not familiar with subjects and objects of land as a result of the extension jurisdiction and increasing of competition rates between land deed officials itself

Actions (login required)

View Item