Pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Stephanie, Winnie (2021) Pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (886kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (227kB) | Preview
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (845kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (587kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (650kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif empiris dengan melakukan analisa terhadap norma hukum positif serta kehidupan sosial yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui kepustakaan, atau peraturan perundang-undangan,media-media online serta kasus-kasus hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan terhadap kasus hukum adalah penelitian yang menganalisa data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 merupakan terjadinya peningkatan tindak kejahatan di Indonesia, dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Penurunan ekonomi membuat narapidana mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta dalam memperoleh pekerjaan,sehingga narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi memilih melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap balai pemasyarakatan dalam menentukan narapidana yang berhak menerima asimilasi dan hak integrasi. Balai Pemasyarakatan melakukan komunikasi kepada narapidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana yang menerima program asimilasi dan hak integrasi akan lebih berat./ The purpose of this research is to know the obstacles arising from the implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No.10 of 2020, as well as to know the government's efforts in overcoming obstacles arising from the implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No.10 of 2020. This research method uses a type of research that is juridical normative empirical by analyzing positive legal norms and social life related to problems. Research data collection methods are conducted through literature, or legislation, online media and legal cases related to the problem. The type of research approach used is the approach to legal cases is research that analyzes primary data and secondary data. The data collected by the author will be analyzed using descriptive data analysis techniques to get answers to problems. The results of this study show that the obstacles arising from the implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2020 is the increase in crimes in Indonesia, where crimes are committed by inmates who have been released through assimilation programs and integration rights in order to prevent and counter Covid-19 in Indonesia. The economic downturn makes it difficult for inmates to fulfill their needs and to obtain jobs, so that inmates who have been released through assimilation programs choose to commit crimes to meet their needs. The government's efforts in overcoming these obstacles are to supervise correctional centers in determining inmates who are entitled to assimilation and integration rights. The Correctional Facility communicates to inmates. Criminal sanctions imposed on inmates who receive assimilation programs and integration rights will be heavier.

Available Versions of this Item

• Pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. (deposited 18 Aug 2021 03:38) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item