Irmawati, Niluh Ayu Intan
(2021)
Analisis yuridis pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007.
Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.
Abstract
Dalam pemberian fasilitas pinjaman, Bank biasanya akan meminta jaminan dari perusahaan selaku debitur, di Indonesia, umumnya menggunakan dua macam jaminan, yang terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan yang biasanya diminta yaitu jaminan kebendaan atas bank yang memiliki nilai, namun apabila kurang mencukupi, maka Bank akan meminta jaminan peorangan yang mana apabila penjamin merupakan suatu Perseroan Terbatas akan disebut dengan istilah jaminan perusahaan. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) tersebut diberikan oleh pihak ketiga dengan menjaminkan seluruh kekayaan dari penjamin untuk memenuhi hutang atas debitur kepada bank selaku kreditur. Pelaksanaan Jaminan Perusahaan ini belum memiliki ketentuan tersendiri yang mendukung pelaksanaan sebagai pedoman, yang mana dalam memberikan jaminan perusahaan tersebut pihak penjamin bukan menjamin atas hutang dirinya sendiri melainkan hutang dari pihak lain kepada kreditur. Hasil Penelitian Penulis menunjukan bahwa : 1) Belum terdapat ketentuan yang pasti dan diatur secara jelas mengenai pemberian Corporate Guarantee, pihak dari Perseroan hanya mengacu kepada Pasal 102 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa Direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS apabila mengalihkan harta kekayaan perseroan dan menjaminkan hutang kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% kekayaan bersih. Sehubungan dengan diterbitkanya suatu corporate guarantee oleh Direksi perseroan, pada hakikatnya corporate guarantee ini merupakan jaminan yang mengikat keseluruhan harta kekayaan perseroan, jadi ketika corporate guarantee diterbitkan tanpa persetujuan RUPS dengan alasan nilai penjaminan tidak melebihi 50% dinilai kurang tepat. 2) Terdapat peraturan yang lebih rinci untuk perusahaan terbuka yang dibuat oleh OJK terkait dengan corporate guarantee meskipun belum secara rinci dan berdiri sendiri, namun dalam POJK tersebut diatur mengenai nilai-nilai penjaminan yang memungkinkan untuk menganggu kegiatan usaha Perseroan. Selain daripada memberikan perlindungan kepada pemegang saham penjamin, apabila diatur lebih detail juga dapat melindungi kreditur, sehingga penjamin juga memiliki kredibilitas yang jelas serta tidak sembarangan dalam memberikan jaminan, sehingga akan memberikan juga rasa aman kepada kreditur untuk menggunakan corporate guarantee sebagai jaminan tambahan.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repository.uph.edu/style/images/fileicons/text.png)
