Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Medan (studi putusan pn nomor : 18/pid.sus-tpk/2020/pn/mdn)

Sandy, Sandy (2021) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Medan (studi putusan pn nomor : 18/pid.sus-tpk/2020/pn/mdn). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (289kB) | Preview
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (666kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (468kB)
Preview	Text (Bilbliography) Bilbliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (378kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (56MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisa norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap) dan doktrin (pendapat sarjana) yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini meneliti data primer yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka baik dari putusan pengadilan, buku hukum serta berita yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dimana mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitik untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn ditentukan dari unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jika pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur dalam pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi beserta pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi yang ia lakukan. Dalam perkara ini Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu ia merupakan seseorang yang cakap hukum (Pasal 44 KUHP), memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum (Pasal 2 UU PTPK), melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a UU PTPK). Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn dilakukan sebelum putusan hakim dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (2) dan (3) KUHAP), keterangan saksi (Pasal 185 ayat (6) KUHAP), barang bukti, keterangan terdakwa yang harus disertai dengan alat bukti lainnya (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Kemudian, majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis, non-yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan posisi terdakwa. Dalam pertimbangan ini penulis berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim yang terlalu ringan serta nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang tidak kuat. / Law enforcement is an action taken to determine the punishment released on a person who commits a criminal act as a form of responsibility. In determining criminal liability, the judge first takes legal considerations to determine whether he is or not. This study aims to look at the accountability of criminal acts of corruption in case Number: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn and legal considerations by the panel of judges in case Number: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn. This research uses normative juridical research by analyzing positive legal norms, jurisprudence (court decisions that have permanent legal force) and doctrine (scholar opinions) related to the problem. This study examines primary data, namely the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and then examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting research data is through literature study, both from court decisions, law books and news related to the problems being researched. The type of research approach used is a qualitative research approach which collects, analyzes and interprets primary data and secondary data. The data collected by the author will be analyzed using descriptive analytical data analysis techniques to get answers to the problems. The results of the study indicate that criminal liability for perpetrators of corruption in case Number: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn is determined from the elements regulated in the legislation. If the perpetrator of a crime fulfills the elements in the article relating to criminal accountability for corruption and the article charged by the public prosecutor for corruption, the perpetrator must shorten the corruption crime he committed. In this case, Terwa faced the elements of the crime of corruption, namely he was legally competent (IPass 44 of the Criminal Code), acted alone against the law, committed a criminal act of corruption together and continued and continued civil servants who committed acts that were contrary to the law. with its obligations (Article 12 letter a of the PTPK Law). Legal considerations by the panel of judges in case Number: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn are carried out before the judge's decision by considering burdening the public prosecutor, the Public Prosecutor's indictment (Article 182 paragraph (2) and (3) KUHAP), witnesses (Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code), evidence, information that must be accompanied by other evidence (Article 189 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code). Then, the panel of judges made juridical, non-juridical considerations, as well as aggravating and favorable circumstances. In this consideration, the author is of the opinion that prosecuting the public prosecutor and the judgment are too difficult and the defense of light legal counsel is not strong.

Actions (login required)

View Item