Pemutusan kontrak secara sepihak pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang mengalami force majeure/keadaan kahar (studi putusan pengadilan negeri nomor 35/pdt.g/2016/pn.gst)

Cornelius, Delvin (2021) Pemutusan kontrak secara sepihak pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang mengalami force majeure/keadaan kahar (studi putusan pengadilan negeri nomor 35/pdt.g/2016/pn.gst). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (620kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB) | Preview
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (611kB)
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (546kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (624kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (757kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (433kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa, Tujuan lain yaitu utuk mengetahui cara untuk mencegah terjadinya pemutusan kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliltian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sifat penelitian yang digunakan yaitu Penelitian deskriptif, dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dengan kualitatif. Hasil Penelitian dalam penelitian ini mengkaji tentang Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam putusan PN No. 35/Pdt.G/2016/Pn. Gst adalah yaitu dikarenakan adanya Pertama, Force Majeure yang dialami oleh salah satu pihak yaitu dalam ruang lingkup force majeur keadaan sosial, hal ini dibuktikan dengan adanya gangguan masyarakat berupa penolakan dan penyerangan terhadap karyawan. Kedua, dikarenakan wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu tidak adanya itikad baik dari pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyelesaikan kewajiban pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak setelah dilakukannya pengendalian force majeur yang dialami oleh pelaku pengadaan barang dan jasa, hal ini dibutikan dengan pemeriksaan lapangan oleh KPA yang menemukan bahwa pelaksanaan barang dan jasa tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku pengadaan barang dan jasa. Cara pencegahan untuk mencegah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada putusan PN No. 35/Pdt.G/2016/Pn.Gst yaitu dengan melakukan kontrak kritis yaitu mengadakan Supply Change Management (SCM), yaitu perencanaan ulang terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tertunda dengan perencanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila hal tersebut gagal maka akan dillakukan somasi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. dan Addendum Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (a) Perpres No. 16 Tahun 2018, dengan dilakukannya kesepakatan para pihak untuk melakukan perpanjangan volume waktu atau addendum waktu dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya untuk menyelesaikan pelaksanan pengadaan barang dan jasa tersebut. / This study is expected to know the factors in the termination of the contract for the procurement of goods and services. Another objective is to find out how to prevent the termination of the contract in the implementation of the procurement of goods and services. The research method used in this study is to use normative juridical, in this study used literature activities, the type of research used is descriptive research, with a constitutional and conceptual approach. The data collection technique used was document study with qualitative data research. The results of this study examine the things that cause the termination of the contract for the procurement of goods and services in the decision of the District Court no. 35/Pdt.G/2016/Pn. Gst is that because of the First, Force Majeure experienced by one of the parties, namely within the scope of force majeure social conditions, this is evidenced by the existence of community disturbances in the form of rejection and attacks on employees. Second, due to default in the procurement of government goods and services, namely the absence of good faith from the perpetrators of the procurement of goods and services in completing the obligation to procure goods and services in accordance with the contract after controlling for force majeure experienced by the perpetrators of procurement of goods and services, this is evidenced by an inspection. field by KPA who found that the implementation of the goods and services was not carried out optimally by the perpetrators of the procurement of goods and services. Preventive measures to prevent unilateral termination of the contract in the implementation of the procurement of goods and services which in the decision of PN No. 35/Pdt.G/2016/Pn.Gst, namely by conducting a critical contract, namely holding Supply Change Management (SCM), namely re-planning the implementation of delayed procurement of goods and services with a maximum of 3 (three) times planning and if this fails a maximum of 3 (three) times will be summoned. and Contract Addendum as regulated in Article 54 paragraph (1) letter (a) Presidential Decree no. 16 of 2018, with the agreement of the parties to extend the time volume or time addendum from the previously agreed contract to complete the implementation of the procurement of goods and services.

Actions (login required)

View Item