Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi = The Role of Financial Services Authority in Bankruptcy of Insurance Company in Relation to Customer Legal Protection

Angelia, Angelia (2021) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi = The Role of Financial Services Authority in Bankruptcy of Insurance Company in Relation to Customer Legal Protection. Bachelor thesis, Universities Pelita Harapan.

	Text (Title) Title (33).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (524kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (181kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (263kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (271kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (357kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (238kB) | Preview

Abstract

Salah satu tujuan dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Lembaga keuangan, termasuk nasabah perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, Peran OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) jo. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), menimbulkan sejumlah persoalan dalam penyelesaian utang piutang antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi, antara lain berpotensi menyimpang dari prinsip keseimbangan yang dianut dalam UU KPKPU. Disamping itu, untuk dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, OJK masih wajib memenuhi persyaratan kepailitan yang tercantum dalam UU KPKPU. Dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif - empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan Konsepsual, dan ditemukan bahwa wewenang eksklusif OJK dalam permohonan kepailitan asuransi tidak sesuai dengan konsep kepailitan yang seharusnya merupakan hubungan privat antara debitur dan kreditur. Wewenang eksklusif OJK sebagai pemohon pailit terhadap Perusahaan Asuransi juga rentan akan penyimpangan terhadap prinsip keseimbangan dalam kepailitan. Penulis berkesimpulan bahwa wewenang OJK sebagai satu-satunya pemohon pailit untuk Perusahaan Asuransi adalah tidak tepat, dan persyaratan formal kepailitan berdasarkan UU KPKPU juga tidak relevan dalam hal OJK telah mencabut ijin usaha perusahaan asuransi.

Actions (login required)

View Item